BONE, NALARMEDIA.ID – Wakil Bupati (Wabup) Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. (AAP), melontarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa agar mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menegaskan, besarnya anggaran yang dikelola desa harus dibarengi tanggung jawab yang besar pula.
Setiap rupiah dana desa harus digunakan tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan tegas tersebut disampaikan Wabup AAP saat membuka kegiatan Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Novena dan Hotel Helios Watampone, Selasa (17 November 2026).
Kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah itu berlangsung selama empat hari, mulai 17 hingga 20 November 2026, dengan mengusung tema “Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APB Desa”.
Dalam sambutannya, Wabup AAP mengingatkan bahwa desa merupakan ujung tombak pemerintahan sekaligus garda terdepan pelayanan masyarakat. Karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi membuka ruang terjadinya kebocoran dan penyimpangan anggaran.
“Semakin besar anggaran yang dikelola desa, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan. Penggunaannya harus tepat sasaran, mengutamakan kebutuhan masyarakat, serta menghindari kebocoran dan penyimpangan,” tegasnya.
Andi Akmal juga mengingatkan agar tanggung jawab pengelolaan keuangan tidak hanya dibebankan kepada sekretaris desa atau bendahara. Kepala desa bersama seluruh perangkat harus terlibat dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan.
Menurutnya, komitmen membangun pemerintahan desa yang bersih harus dimulai dari kesadaran seluruh aparatur untuk bekerja sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas.
Desa Mallari Raih Nilai 98
Pada kesempatan tersebut, Andi Akmal memberikan apresiasi khusus kepada Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, yang berhasil memperoleh nilai 98 dalam penilaian perluasan percontohan Desa Antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
Capaian tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Bone untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi melalui sistem transaksi keuangan digital guna mempersempit celah penyalahgunaan anggaran sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa.
Sinergi antara Inspektorat, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa juga dinilai penting untuk memastikan pengawasan berjalan efektif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Kades Diminta Jauhi Pungli hingga Gaya Hidup Mewah
Tidak hanya berbicara soal administrasi dan laporan keuangan, Wabup AAP juga menyoroti pentingnya budaya kerja bersih di lingkungan pemerintahan desa.
Ia meminta seluruh aparatur desa menghindari gaya hidup yang tidak sesuai dengan jabatan dan penghasilan. Praktik pungutan liar, suap, serta penyalahgunaan kewenangan juga harus dijauhi.
Menurutnya, integritas bukan sekadar slogan, melainkan harus tercermin dalam perilaku dan pelayanan sehari-hari kepada masyarakat.
“Pengelolaan keuangan desa bukan hanya soal memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tuturnya.
Dalam pemaparannya sebagai narasumber, Andi Akmal membawakan materi bertajuk “Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel”.
Ia menjelaskan, komitmen Pemkab Bone diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan berkelanjutan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Pengawasan, lanjutnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, Inspektorat, kejaksaan, kepolisian, hingga unsur penegak hukum lainnya memiliki peran sesuai kewenangannya.
Dorong PADes dan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
Di sisi lain, Andi Akmal mendorong pemerintah desa agar tidak hanya bergantung pada anggaran transfer, tetapi juga lebih kreatif menggali potensi wilayah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Potensi sumber daya alam, ekonomi lokal, serta peluang usaha desa perlu dikembangkan secara produktif agar mampu memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia turut menekankan pentingnya ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Bantuan pemerintah harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan sehingga mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka kemiskinan Kabupaten Bone hingga di bawah enam persen.
Selain itu, ia menyinggung aspirasi mengenai penyesuaian penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), agar lebih sejalan dengan kebutuhan hidup dan ketentuan yang berlaku.
Kejaksaan dan Kepolisian Ikut Berikan Peringatan
Kegiatan asistensi tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone memaparkan kebijakan, koordinasi, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa.
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bone, Anton Wahyudi, S.H., M.H., memberikan materi mengenai aspek hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, serta konsekuensi hukum atas penyimpangan pengelolaan keuangan desa.
Materi dari Kapolres Bone yang diwakili turut membahas peran kepolisian dalam pencegahan dan penanganan penyimpangan dana desa.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Esau Stevanus Jacub Huwae, S.IP., M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan, sekaligus mengidentifikasi kendala serta memberikan solusi perbaikan.
Peserta terdiri atas para camat, kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, serta tim verifikasi kecamatan. Pelaksanaannya dikemas melalui pemaparan materi, coaching clinic, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), serta asistensi dan pendampingan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, H. A. Mattotorang, SKM., PP., M.Tr.Adm.Kes., berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh di wilayah masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan internal, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan agar kesalahan administrasi maupun pengelolaan keuangan tidak terus berulang.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bone berharap tata kelola keuangan desa semakin profesional dan berintegritas. Sebab, keberhasilan pembangunan desa bukan diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Dana desa harus menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan ladang penyalahgunaan kewenangan. (*)















