Jangan Main-main dengan Dana Desa! Wabup AAP dan Kasi Pidsus Ingatkan Kades se-Bone

Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. (AAP), bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bone, Anton Wahyudi, S.H., M.H., memberikan pembekalan kepada para kepala desa dan aparat desa se-Kabupaten Bone.
banner 325x300

BONE, NALARMEDIA.ID — Pengelolaan dana desa bukan sekadar soal menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Pesan tegas itu mengemuka saat Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. (AAP), bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bone, Anton Wahyudi, S.H., M.H., memberikan pembekalan kepada para kepala desa dan aparat desa se-Kabupaten Bone.

Keduanya hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah di Hotel Helios Watampone, Rabu (18 November 2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APB Desa” tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 17 hingga 20 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Wabup AAP membawakan materi tentang komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Andi Akmal menegaskan, kepala desa dan perangkatnya merupakan ujung tombak pembangunan sekaligus garda terdepan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengingatkan adanya penyesuaian kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran, termasuk dana desa. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa lebih cermat dalam menyusun prioritas program serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien.

“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus mampu memaksimalkan penggunaannya untuk pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan maupun penurunan angka kemiskinan. Kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran justru menjadi faktor penting agar setiap program memberikan hasil nyata.

Tak hanya itu, Wabup AAP juga mendorong pemerintah desa lebih kreatif menggali potensi wilayah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Aset desa, kata dia, harus dikelola secara produktif, salah satunya melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga mampu menjadi sumber pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Inspektorat dan Kejaksaan Ingatkan Risiko Hukum

Dalam pengelolaan keuangan desa, Andi Akmal turut menekankan pentingnya koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah. Lembaga tersebut diharapkan menjadi mitra pemerintah desa dalam memastikan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan serta mencegah kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan.

Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi sistem keuangan desa. Dengan sistem tersebut, proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran diharapkan semakin mudah dipantau.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Esau Stevanus Jacub Huwae, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa asistensi dan pendampingan ini bertujuan membantu pemerintah desa memahami regulasi sekaligus mengidentifikasi titik-titik rawan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Menurutnya, pengelolaan keuangan desa harus dipahami secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban.

Esau menegaskan, Inspektorat dapat memberikan pendampingan terhadap persoalan yang bersifat administratif. Namun, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

“Jangan sampai kita tidak melakukan identifikasi sejak awal sehingga akhirnya salah langkah. Pendampingan ini menjadi kesempatan untuk memahami aturan dan melakukan pencegahan dini,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bone, Anton Wahyudi, S.H., M.H., memberikan pemaparan mengenai aspek hukum pengelolaan keuangan desa, pencegahan tindak pidana korupsi, serta konsekuensi hukum apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Kehadiran unsur kejaksaan ini menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada kepala desa dan perangkatnya agar tidak mengabaikan ketentuan hukum dalam setiap penggunaan dana desa.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Bone berharap seluruh pemerintah desa semakin memahami regulasi, memperbaiki kualitas administrasi, serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dana desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *