JAKARTA, NALARMEDIA.ID – Rencana pemerintah mengangkat 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 mendapat perhatian Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramly.
Politisi yang akrab disapa Amure itu menyambut baik rencana tersebut.
Namun, Amure mengingatkan pemerintah agar pengangkatan ratusan ribu guru tersebut tidak sekadar mengubah status kepegawaian, tetapi juga menjadi momentum membenahi pemerataan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Menurut Amure, kepastian status menjadi PPPK penuh waktu merupakan kabar menggembirakan bagi para guru yang selama ini telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan.
Meski demikian, persoalan baru bisa muncul apabila proses penempatan tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan riil setiap daerah.
“Pengangkatan ini tentu patut disambut baik. Tetapi jangan sampai setelah status mereka berubah menjadi PPPK penuh waktu, justru muncul persoalan baru dalam penempatan. Pemerintah harus memastikan distribusinya tepat, tidak asal menempatkan,” tutur Amure di Jakarta, Jumat (20 November 2026).
Jangan Menumpuk di Daerah yang Sudah Kelebihan Guru
Amure yang merupakan wakil rakyat dari Sulsel II secara khusus mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan penumpukan guru di wilayah yang sebenarnya telah memiliki jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendidik yang mencukupi.
Sebaliknya, daerah yang masih mengalami kekurangan guru harus mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan redistribusi.
“Jangan sampai guru menumpuk di daerah yang ASN-nya sudah banyak, sementara daerah lain masih kekurangan tenaga pendidik. Penempatannya harus merata dan proporsional, sesuai kebutuhan riil masing-masing wilayah,” tegasnya.
Ia menilai pemerataan guru merupakan persoalan penting yang harus diselesaikan bersamaan dengan kebijakan peningkatan status kepegawaian.
Sebab, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah guru yang diangkat, tetapi juga dari sejauh mana tenaga pendidik tersebut dapat menjangkau sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Jarak Domisili Guru Harus Jadi Pertimbangan
Selain pemerataan jumlah tenaga pendidik, Amure juga meminta pemerintah memperhatikan lokasi asal dan domisili guru dalam proses penempatan.
Menurutnya, aspek geografis tidak boleh diabaikan agar kebijakan redistribusi tidak justru menimbulkan beban baru bagi para guru.
Ia mendorong agar guru diprioritaskan mengisi kebutuhan sekolah yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal atau daerah asalnya, sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi tenaga pendidik.
“Pemerintah harus memperhatikan lokasi asal guru. Kalau ada sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik di wilayah terdekat dengan domisili guru, tentu itu harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai ada guru yang harus ditempatkan sangat jauh, padahal kebutuhan di wilayah sekitarnya masih tersedia,” katanya.
Minta Kemendikdasmen Lakukan Pemetaan Akurat
Lebih jauh, Amure mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta instansi terkait.
Pemetaan kebutuhan guru, kata dia, harus dilakukan secara cermat dengan menggunakan data yang akurat.
Sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan antara lain jumlah guru di setiap sekolah, kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan mata pelajaran, rasio guru dan peserta didik, hingga persebaran tenaga pendidik antardaerah.
“Jangan hanya melihat angka dan administrasi di atas kertas. Pemerintah harus tahu sekolah mana yang kekurangan guru, sekolah mana yang kelebihan, serta bagaimana kondisi geografis daerahnya. Kebijakan ini harus menyelesaikan persoalan distribusi guru, bukan malah memindahkan persoalan dari satu daerah ke daerah lain,” urai pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ia berharap seluruh proses penataan dilakukan secara transparan dan benar-benar berpijak pada kondisi pendidikan di lapangan.
Kepastian Status Harus Beriringan dengan Pemerataan Pendidikan
Amure menegaskan, rencana pengalihan status 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu harus dimanfaatkan sebagai momentum memperbaiki tata kelola tenaga pendidik secara nasional.
Baginya, kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan guru harus berjalan beriringan dengan pemerataan kualitas serta akses pendidikan.
“Pada akhirnya, yang harus menjadi orientasi adalah kepentingan pendidikan dan kesejahteraan guru. Guru mendapatkan kepastian status, sekolah mendapatkan tenaga pendidik sesuai kebutuhan, dan anak-anak di seluruh Indonesia memperoleh hak pendidikan yang sama,” pungkas Amure.
Dengan demikian, pengangkatan ratusan ribu guru PPPK tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kabar baik bagi tenaga pendidik, tetapi juga menjadi langkah nyata mengatasi ketimpangan distribusi guru di berbagai wilayah Indonesia. (pkb.id/red)















