JAKARTA, NALARMEDIA — Wakil Bupati (Wabup) Bone, Andi Akmal Pasluddin melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jakarta, Senin (16 Juni 2025).
Wabup Bone dalam kunker ini diterima langsung Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Tawalla, didampingi Mangiring Hasoloan Sinaga, S.Si. Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum, Ilham Rivai, S.E. Direktur Bina Kemitraan Pelindungan serta Yusuf Setiawan, S.T., M.M. Direktur Kelembagaan Penempatan.
Konsultasi antara Wabup Bone dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berfokus pada peningkatan kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pertemuan ini menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi PMI, baik di dalam maupun di luar negeri.
Perlindungan Hukum dan Kemudahan Administrasi Salah satu isu utama yang dibahas adalah perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi PMI, termasuk kemudahan dalam pengurusan dokumen seperti paspor dan izin kerja, guna mencegah pekerja migran ilegal.
Hal ini penting untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi dan mencegah eksploitasi.
Konsultasi juga membahas pentingnya menyediakan peluang kerja yang layak, pelatihan yang relevan, dan pengembangan kompetensi bagi PMI untuk meningkatkan daya saing dan upah mereka.
Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama untuk memberikan akses kepada pelatihan dan program pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Koordinasi data PMI merupakan aspek penting lainnya. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan data PMI terintegrasi dan akurat untuk memberikan perlindungan yang efektif.
Kerjasama ini juga meliputi pemanfaatan infrastruktur bandara dan pelabuhan untuk pengawasan keberangkatan dan kepulangan PMI.
Konsultasi Wabup Bone dengan Wakil Menteri P2MI terkait Kerjasama dan sinergi dalam upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Konsultasi ini menandakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan perlindungan PMI melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dan pusat.
Dengan koordinasi yang lebih baik dan kebijakan yang terintegrasi, diharapkan perlindungan dan kesejahteraan PMI dapat ditingkatkan secara signifikan. (rls/red)
