BONE, NALARMEDIA — BPJS Kesehatan terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Langkah ini sebagai wujud tanggungjawab dalam menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Melalui berbagai inovasi, program ini telah memberikan perlindungan kesehatan yang dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok daerah.
Seperti yang dirasakan Anisa Bahar (34) yang merupakan admin sekaligus penanggung jawab JKN di Puskesmas Ulaweng.
Wanita yang kerap disana Nisa menyampaikan bahwa program JKN telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.
Menurutnya keberadaan JKN membuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lebih terjamin, baik dari sisi ketersediaan fasilitas maupun kepastian biaya pelayanan.
“Program JKN ini sangat membantu masyarakat. Selama bekerja di Puskesmas, saya menyaksikan bagaimana pasien dapat terbantu dengan adanya program ini. Pelayanan bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat tidak terbebani secara biaya,” ujar Nisa.
Lebih lanjut, Nisa juga menyoroti dinamika status Kabupaten Bone yang saat ini sudah tidak lagi termasuk kategori Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut bukan menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan terbaik.
Ia menegaskan bahwa tenaga kesehatan tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat secara optimal sesuai standar yang berlaku.
“Meski Kabupaten Bone saat ini tidak lagi berstatus UHC Prioritas, itu tidak menyurutkan semangat kami dalam memberikan layanan terbaik. Intinya, masyarakat tetap mendapatkan haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Selain itu, Nisa memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang telah menyelenggarakan sosialisasi Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP).
Baginya, kehadiran aplikasi ini menjadi solusi nyata atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Puskesmas.
Ia menjelaskan bahwa selama ini Puskesmas tempatnya bekerja masih menemui kendala dalam perhitungan iuran karena adanya kesenjangan data yang belum tersinkronisasi.
“Adanya ARIP ini betul-betul membantu. Sebelumnya kami belum bisa melakukan pembayaran iuran karena data yang tidak sesuai.
Dengan aplikasi ini, semua lebih jelas, aturan perhitungan iuran juga lebih transparan, khususnya untuk iuran yang dikenakan dari tunjangan jasa medis di fasilitas kesehatan,” terangnya.
Nisa bahkan menyebut ARIP sebagai inovasi paling keren yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
Ia menilai, kehadiran aplikasi ini bukan hanya memberikan solusi teknis, melainkan juga memperlihatkan komitmen BPJS Kesehatan dalam mendukung keberlangsungan program JKN.
Menurutnya, inovasi seperti ini patut diapresiasi dan terus dikembangkan agar manfaatnya semakin luas.
“ARIP adalah solusi yang luar biasa. Inovasi-inovasi seperti ini membuat kami di Puskesmas semakin terbantu dalam menjalankan kewajiban iuran Pemda. Harapan saya, BPJS Kesehatan dapat terus melahirkan inovasi lain yang makin memudahkan fasilitas kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, Nisa juga menyampaikan tentang proses penyelarasan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sempat dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu.
Ia mengakui bahwa penyelarasan tersebut sempat mengakibatkan sebagian peserta memiliki status tidak aktif.
Namun, menurutnya, hal itu tidak menimbulkan kendala berarti karena pemerintah dan BPJS Kesehatan telah menyiapkan solusi agar pelayanan tetap berjalan tanpa hambatan melalui proses reaktivasi.
“Penyelarasan data PBI sempat membuat beberapa peserta tidak aktif, tetapi solusinya sudah ada. Pasien tetap bisa mendapatkan pelayanan, dan kami di Puskesmas tidak menemukan kendala yang signifikan. Itu artinya sistem sudah bekerja dengan baik,” ungkap Nisa.
Secara keseluruhan, ia menilai bahwa Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sudah berjalan baik dan layak untuk terus ditingkatkan.
Ia berharap kesinambungan program ini dapat selalu terjaga karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai lapisan.
Senada dengan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung keberlangsungan program JKN melalui berbagai langkah strategis.
Salah satunya adalah dengan menghadirkan inovasi layanan digital seperti ARIP yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah termasuk fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dalam melakukan rekonsiliasi iuran.
“BPJS Kesehatan terus berkomitmen menghadirkan inovasi layanan yang mempermudah masyarakat maupun fasilitas kesehatan.
Sosialisasi ARIP yang dilakukan adalah bentuk dukungan nyata untuk memastikan tidak ada kendala dalam pembayaran iuran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah,” kata Indira.
Indira juga menambahkan bahwa keberhasilan program JKN tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, baik tenaga kesehatan di fasilitas layanan maupun pemerintah daerah yang ikut mendukung kebijakan di lapangan.
“Keberhasilan program JKN perlu dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, BPJS Kesehatan mengajak kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk terus menjaga kualitas pelayanan, sehingga manfaat program ini tetap dirasakan oleh masyarakat,” tutup Indira. (ADV)
