BONE, NALARMEDIA — Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. (BupAAS), saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone, Rabu (1 Juli 2026).
Didampingi Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., Bupati menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bone, A. Tenri Walinonong, S.H., serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Bone, dan sejumlah undangan.
Dalam sambutannya, BupAAS menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bone atas sinergi yang terus terjalin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Pemerintah Kabupaten Bone menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kerja sama yang terus terbangun dalam mengawal pembangunan daerah,” ujar Bupati.
BupAAS menegaskan, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD telah menghasilkan berbagai capaian membanggakan, salah satunya keberhasilan Kabupaten Bone mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, prestasi tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti nyata komitmen bersama dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bone juga menegaskan tekad untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Setiap kebijakan dan program pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran harus terus dilakukan secara optimal, transparan, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, camat, serta tamu undangan lainnya.
Melalui semangat kemitraan yang terus terbangun antara Pemerintah Kabupaten Bone dan DPRD, diharapkan proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar, sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin baik demi mewujudkan Bone yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. (red)
