JAKARTA, NALARMEDIA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone tak ingin Program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan lamban. Wakil Bupati (Wabup) Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., (AAP) langsung menemui jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (22 September 2026).
Kunjungan kerja tersebut menjadi langkah Pemkab Bone untuk memastikan kesiapan sekaligus mempercepat pelaksanaan dan pengembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bone.
Wabup AAP diterima Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP, Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si. Pertemuan itu turut dihadiri jajaran KKP yang menangani pembangunan dan penataan Kampung Nelayan.
Di antaranya Eka Kurniadi, S.Pi., M.Si., Katimja Fasilitasi Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Nelayan; Novia Tri Rahmawati, S.Pi., M.Si., Katimja Fasilitasi Diversifikasi Usaha Nelayan dan Akses Pembiayaan Usaha Nelayan; Achmad Fauzie, S.Pi., M.Si., Katimja Fasilitasi Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan.
Turut hadir Hendra Pramono, S.St.Pi., Katimja Fasilitasi Identifikasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan, serta Fitria Wahyu Andriani, S.H., M.H., M.Si., Katimja Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga dalam Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan.
Andi Akmal didampingi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone, Hasnawati Ramli.
Terganjal Sempadan Sungai
Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan utama menyangkut kesiapan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Bone.
KKP mengungkapkan terdapat lokasi yang berada di kawasan sempadan sungai. Kondisi tersebut membuat Pemkab Bone perlu melengkapi rekomendasi teknis serta izin pemanfaatan sempadan sungai dari instansi berwenang.
Ady Candra menjelaskan, KKP saat ini juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong percepatan proses tersebut.
Namun, pemerintah daerah tetap harus mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
“Harapannya ada dukungan percepatan untuk proses mendapatkan rekomendasi teknis dari BWS. Namun proses mendapatkan rekomendasi teknis dan izin tetap berdasarkan permohonan dari pemerintah daerah,” kata Ady Candra.
KKP, lanjutnya, siap memberikan asistensi kepada Pemkab Bone mengenai dokumen serta tahapan yang harus dipersiapkan, khususnya untuk lokasi yang berada di kawasan sempadan sungai.
Bone Bentuk Tim Khusus
Menanggapi arahan tersebut, Andi Akmal menegaskan Pemkab Bone siap menindaklanjuti seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat.
Ia bahkan meminta perangkat daerah terkait membentuk tim khusus yang fokus mengawal dan mempercepat seluruh proses Kampung Nelayan Merah Putih.
“Insyaallah tim kami dari dinas terkait nanti menugaskan satu orang. Program ini betul-betul ada tim khusus untuk mempercepat apa yang menjadi arahan pusat,” tegas Andi Akmal.
Menurutnya, Pemkab Bone selama ini telah mendampingi proses pemilihan lokasi. Sementara penentuan lokasi tetap diserahkan kepada KKP agar memenuhi seluruh ketentuan program dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
Bidik SPBU Khusus Nelayan di Bajoe
Tak hanya Kampung Nelayan Merah Putih, Andi Akmal juga membawa isu penguatan infrastruktur pendukung nelayan Bone ke meja KKP.
Salah satunya adalah rencana pengembangan SPBU khusus nelayan, terutama di kawasan Bajoe.
Andi Akmal menyebut terdapat sejumlah pengusaha yang menunjukkan minat dan memiliki kesiapan pembiayaan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
“Kami juga tertarik dengan masalah SPBU nelayan. Insyaallah pengusaha kami sudah banyak yang bertanya. Terutama di Bajoe, ada beberapa titik nelayan dan mereka punya dana yang cukup besar,” ujarnya.
Bidik Pengembangan Perikanan 2027
Dalam pertemuan tersebut, Andi Akmal juga menyampaikan sejumlah usulan yang diharapkan mendapat perhatian pemerintah pusat pada 2027.
Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya menjadi salah satu sektor yang didorong.
Ia mengatakan masyarakat Bone mulai mengembangkan budidaya ikan air tawar karena permintaan pasar dinilai cukup baik.
“Di Bone sudah mulai terbiasa mengonsumsi ikan air tawar. Pasarnya sudah cukup bagus. Nelayan sekarang banyak yang membuka tambak-tambak ikan air tawar,” katanya.
Andi Akmal berharap pengembangan tersebut juga dapat dikomunikasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP.
“Kita Tidak Boleh Ketinggalan”
Andi Akmal menegaskan Pemkab Bone akan terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membuka peluang dukungan terhadap sektor kelautan dan perikanan.
Baginya, potensi Bone terlalu besar untuk dibiarkan berjalan tanpa dukungan yang maksimal.
“Karena kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus menjemput bola dan berkomunikasi agar Bone mendapat perhatian. Garis pantai kita sangat panjang dan potensi lautnya juga sangat besar,” tegasnya.
Sementara itu, Ady Candra memastikan KKP siap memberikan dukungan terhadap pengembangan program di Bone.
Namun, ia mengingatkan pentingnya memastikan seluruh aspek administrasi terpenuhi sebelum program berjalan.
“Kami siap mendukung yang di Bone. Namun keamanan administrasi juga harus kita utamakan,” ujar Ady Candra.
KKP juga meminta Pemkab Bone menyiapkan berbagai dokumen pendukung, termasuk berkaitan dengan kelaikan fungsi, tata ruang, dan kebutuhan administrasi lainnya melalui perangkat daerah terkait.
Ady Candra berharap koordinasi antarperangkat daerah di Bone dilakukan secara terpadu sehingga proses pemenuhan persyaratan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi Pemkab Bone dan KKP. Selain mendorong percepatan Kampung Nelayan Merah Putih, langkah tersebut sekaligus membuka ruang pengembangan potensi perikanan tangkap, budidaya, hingga fasilitas pendukung nelayan di Kabupaten Bone.
Dengan garis pantai yang panjang dan potensi kelautan yang besar, Pemkab Bone kini memilih menjemput bola ke pemerintah pusat agar potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program dan dukungan yang nyata bagi masyarakat pesisir. (red)
