Exit Meeting Bersama BPK, Wabup AAP Tegaskan: Catatan Pemeriksaan Jadi Alarm Pembenahan OPD

Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. (AAP), memastikan setiap catatan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar pembenahan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
banner 325x300

BONE, NALARMEDIA.ID — Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. (AAP), memastikan setiap catatan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar pembenahan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Penegasan itu disampaikan Andi Akmal saat menerima rombongan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam agenda Exit Meeting di Rumah Jabatan Wakil Bupati Bone, Rabu (18 November 2026).

Rombongan BPK dipimpin Ketua Tim Pemeriksa, Rusmin Nuryadin. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone.

Dalam pertemuan itu, Wabup AAP didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Bone beserta sekretaris, Direktur RSUD Tenriawaru Bone, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bone.

Andi Akmal menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan BPK. Menurutnya, pemeriksaan tersebut bukan sekadar bagian dari mekanisme pengawasan, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.

“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini. Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi BPK akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menekankan, hasil pemeriksaan harus menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk berbenah. Terutama dalam memperbaiki administrasi, meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, serta memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Wabup AAP juga mengingatkan pentingnya sinergi dan koordinasi seluruh OPD dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK. Langkah tersebut harus dilakukan secara serius, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui Exit Meeting ini, Pemkab Bone berharap hasil pemeriksaan BPK menjadi pijakan untuk memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pembenahan administrasi dan pengelolaan keuangan bukan hanya kewajiban pemerintah daerah, melainkan bagian penting dari upaya menghadirkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Bagi Pemkab Bone, setiap rekomendasi BPK bukan sekadar catatan pemeriksaan, tetapi menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *