Fakta Rapat BK DPRD Bone Dugaan Pelanggaran Etik Ketua DPRD

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone menggelar rapat pengambilan keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Bone sebagai pihak teradu, Rabu (18 November 2026).
banner 325x300

BONE, NALARMEDIA.ID — Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone menggelar rapat pengambilan keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Bone sebagai pihak teradu, Rabu (18 November 2026).

Rapat tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penanganan pengaduan yang diajukan melalui kuasa hukum YU.

Sejumlah fakta dan keterangan telah dihimpun BK DPRD Bone sebelum mengambil keputusan atas perkara tersebut.

Dalam proses pemeriksaan, BK telah memeriksa sebanyak 14 orang saksi. Pengadu juga diketahui telah menjalani pemeriksaan oleh psikiater sebagai bagian dari rangkaian penanganan pengaduan.

Namun, dalam proses pendalaman perkara, tidak dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV.

Rapat pengambilan keputusan tersebut dipimpin Ketua BK DPRD Bone, Ir. Bahtiar Malla, didampingi Wakil Ketua Andi Unru. Sejumlah anggota BK turut mengikuti rapat, yakni Andi Adhar, Abulkhaeri, S.E., dan Andi Nurjaya, S.H. Sedangkan Andi Muhammad Ridwan hadir melalui Zoom akibat kondisi kesehatan yang terganggu.

Konsultasi hingga Studi Komparasi

Dalam menangani perkara ini, BK DPRD Bone juga melakukan sejumlah langkah konsultasi dan pendalaman kelembagaan.

Di antaranya berkonsultasi dengan BK DPRD Provinsi Sulawesi Selatan serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, BK DPRD Bone juga melakukan studi komparasi ke DPRD Kabupaten Takalar dan DPRD Kabupaten Barru guna memperoleh referensi terkait mekanisme dan tata cara penanganan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD.

Dalam prosesnya, BK turut mendapat dukungan dari empat tenaga ahli DPRD Kabupaten Bone.

Keputusan Melalui Musyawarah Mufakat

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rapat pengambilan keputusan tersebut adalah mekanisme penetapan hasil.

Keputusan BK tidak dilakukan melalui pemungutan suara atau voting, melainkan ditempuh melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

Adapun hasil keputusan BK nantinya akan diumumkan dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone.

Sesuai ketentuan waktu penanganan perkara, proses pemeriksaan hingga pengambilan keputusan memiliki batas maksimal 60 hari kerja sejak perkara diproses.

Rapat pengambilan keputusan BK tersebut berlangsung secara tertutup. Hal ini menjadi bagian dari mekanisme penanganan perkara etik di lingkungan lembaga legislatif.

Publik kini menantikan hasil keputusan Badan Kehormatan DPRD Bone yang akan diumumkan melalui forum paripurna. Keputusan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut penegakan kode etik, kehormatan, serta marwah lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Bone. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *