Sengketa PT Hadji Kalla dengan GMTD Bakal Memasuki Babak Baru

Sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) dan PT Hadji Kalla memasuki babak baru.
banner 325x300

MAKASSAR, NALARMEDIA.ID – Sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) dan PT Hadji Kalla memasuki babak baru.

Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) selaku Penggugat melawan PT Hadji Kalla selaku Tergugat, serta pihak terkait sebagai Turut Tergugat.

Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada Kamis, 12 November 2026.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan Turut Tergugat, serta menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

Pasca putusan tersebut, tim Kuasa Hukum PT Hadji Kalla pun Tengah menyiapkan laporan pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah.

“Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” ungkap Hasman Usman, Kuasa Hukum PT Hadji Kalla.

_*Majelis Hakim Menemukan Cacat Formil dalam Gugatan PT GMTD*_

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan PT GMTD mengandung dua persoalan mendasar, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua persoalan tersebut memiliki keterkaitan erat, terutama menyangkut ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa, serta tidak dilibatkannya seluruh pihak yang berkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah tersebut.

Majelis Hakim juga mencermati bahwa PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada SHGB Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 m², yang diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.

Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala, yang telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, beserta dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan haknya.

_*Letak dan Riwayat Tanah Menjadi Pertimbangan Penting*_

Salah satu pertimbangan penting Majelis Hakim adalah adanya perbedaan riwayat administrasi pertanahan yang mendasari klaim masing-masing pihak.
Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tamalate di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I, yang letak fisiknya berada di sebelah timur objek sengketa.

Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai adanya ketidakjelasan mengenai letak dan riwayat administratif objek tanah yang diklaim oleh PT GMTD.

Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ditariknya pihak-pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak, termasuk Ahli Waris Hamid Dg. Lau dan pihak Andi Muda Daeng Serang beserta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle, menyebabkan rantai hubungan hukum atas tanah tersebut tidak dapat diuji secara utuh. (rls/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *