BONE, NALARMEDIA – Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Bone. Wakil Bupati (Wabup) Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Bone, Senin (27 April 2026), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Paripurna ini menjadi momentum penting dalam siklus pemerintahan daerah. DPRD melalui fungsi pengawasannya memberikan catatan strategis sebagai bahan evaluasi sekaligus arah perbaikan kinerja pemerintah ke depan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Sinergi yang kuat menjadi kunci untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat regulasi sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah. LKPJ 2025 sendiri telah disampaikan sejak 27 Maret 2026 dan melalui pembahasan intensif hingga melahirkan rekomendasi strategis dari DPRD.
Secara umum, kinerja pembangunan Kabupaten Bone sepanjang 2025 menunjukkan tren positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,81 menjadi 71,63. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan dari 5,55 persen menjadi 6,03 persen.
Tak hanya itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 9,58 persen menjadi 9,13 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 2,28 persen menjadi 1,78 persen.
Pemerintah Kabupaten Bone menyambut baik seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD dan berkomitmen menindaklanjutinya melalui langkah-langkah konkret dan terukur.
Rekomendasi tersebut akan menjadi pedoman dalam evaluasi kinerja perangkat daerah sekaligus dasar perumusan kebijakan pembangunan ke depan.
Pemkab Bone juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas aparatur, serta mendorong inovasi guna meningkatkan daya saing daerah.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Bone, Hj. Faidah, dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh proses penyusunan rekomendasi telah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, pembahasan dilakukan secara komprehensif melalui komisi-komisi DPRD, rapat kerja bersama OPD, hingga pembahasan di Badan Anggaran sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi resmi.
“Rekomendasi ini merupakan wujud fungsi pengawasan DPRD agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Meski capaian pembangunan menunjukkan hasil menggembirakan, pemerintah daerah tetap mengakui adanya sejumlah kekurangan.
Oleh karena itu, berbagai masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam menyempurnakan program dan kebijakan di masa mendatang.
Dengan dukungan DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Bone optimistis dapat terus melangkah menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. (rls/red)
