BONE, NALARMEDIA – Di balik angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone yang mencapai 7,84 persen, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman (BupAAS) tidak ingin ada masyarakat yang masih tertinggal dan luput dari perhatian pemerintah.
Karena itu, BupAAS memberikan atensi khusus terhadap penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem agar benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan menjadi jalan keluar bagi mereka yang selama ini hidup dalam keterbatasan.
Komitmen tersebut disampaikan saat BupAAS menerima audiensi Ketua Tim Terpadu Pengentasan Kemiskinan, Stunting dan Permasalahan Sosial Kabupaten Bone, Ade Fariq Ashar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone, Hasnawati Ramli, serta Sekretaris Bappeda Bone, Andi Herman, Rabu (10 Juni 2026).
Dalam pertemuan itu, BupAAS menegaskan bahwa bantuan pemerintah bukan sekadar program, melainkan bentuk kehadiran negara untuk membantu warga yang paling membutuhkan.
Karena itu, setiap bantuan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipastikan tepat sasaran.
“Jangan sampai bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem justru tidak sampai kepada mereka yang berhak menerimanya,” tegas BupAAS.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan pertumbuhan ekonomi Bone yang mencapai 7,84 persen, BupAAS berharap tidak ada ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia ingin capaian pembangunan daerah benar-benar dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama mereka yang masih hidup dalam kondisi sulit. Jangan sampai ada kesenjangan antara angka pertumbuhan dan kondisi nyata masyarakat,” ujarnya.
BupAAS juga mengingatkan agar tidak ada praktik “miskin jadi-jadian” hanya demi memperoleh bantuan pemerintah.
Untuk menjaga akurasi data dan transparansi penyaluran, ia melibatkan para camat untuk ikut mengawal proses pendataan dan distribusi bantuan di wilayah masing-masing.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bone dalam memastikan hak masyarakat miskin ekstrem tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan.
Sementara itu, Ketua Tim Terpadu Pengentasan Kemiskinan, Stunting dan Permasalahan Sosial Kabupaten Bone, Ade Fariq Ashar, mengungkapkan bahwa DP3A Bone akan segera menyalurkan bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Bantuan akan menyasar kelompok masyarakat pada desil 1, 2, dan 3, dengan prioritas utama diberikan kepada warga yang berada pada desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Data penerima berbasis DTSN sehingga bantuan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan. Prioritas utama adalah masyarakat pada desil 1, kemudian desil 2 dan desil 3,” jelas Ade Fariq Ashar.
Komitmen BupAAS mengawal penyaluran bantuan menjadi bukti bahwa di tengah berbagai capaian pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bone tetap menempatkan keberpihakan kepada masyarakat miskin sebagai prioritas utama.
Sebab bagi BupAAS, tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal ketika Bone sedang bergerak maju. (red)
