BONE, NALARMEDIA – Pemerintah Kabupaten Bone terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik.
Komitmen itu ditandai dengan peluncuran Aplikasi Sipakatau yang diresmikan langsung Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin (29 Juni 2026).
Aplikasi Sipakatau hadir sebagai inovasi untuk memperkuat tata kelola kesejahteraan sosial melalui penyediaan data masyarakat yang lebih akurat, terintegrasi, dan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kesehatan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta 372 enumerator dari seluruh desa dan kelurahan yang akan menjadi garda terdepan dalam proses pemutakhiran data masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmi, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa Aplikasi Sipakatau dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat sekaligus mengintegrasikan berbagai data penting, mulai dari data kependudukan, bantuan sosial hingga informasi kesejahteraan sosial lainnya.
“Aplikasi Sipakatau hadir sebagai bentuk modernisasi pelayanan kesejahteraan sosial. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran program sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Jemmi.
Menurutnya, pengembangan aplikasi tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sekaligus mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone menuju Bone Maberre’ (Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan).
Jemmi mengungkapkan, sebanyak 372 enumerator telah diterjunkan untuk melakukan pemutakhiran data di seluruh desa dan kelurahan.
“Terima kasih kepada seluruh enumerator yang telah bekerja secara profesional. Sekitar 7.000 data berhasil diverifikasi dan diperbarui sehingga Kabupaten Bone memiliki basis data kesejahteraan sosial yang semakin valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan bahwa data kemiskinan yang akurat harus menjadi pijakan seluruh perangkat daerah dalam menyusun setiap program pembangunan.
Menurutnya, pembangunan tidak akan efektif apabila pemerintah bekerja dengan data yang tidak valid.
“Zalim rasanya jika masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sementara pemerintah tidak memiliki data yang akurat. Karena itu, seluruh OPD harus menjadikan data ini sebagai acuan dalam menyusun setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Selama ini anggaran yang turun sangat besar, tetapi hasilnya harus bisa diukur secara kuantitatif. Kalau angka kemiskinan bisa turun dari sembilan persen menjadi delapan persen, itulah bukti bahwa program pemerintah berjalan efektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Akmal mengungkapkan bahwa data yang dihimpun melalui Aplikasi Sipakatau juga akan menjadi dasar penguatan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan BPJS Ketenagakerjaan, guna memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan sektor informal.
Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bone juga terus memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak.
“Tidak boleh ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Pemerintah hadir melalui berbagai program pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat yang seluruh pembiayaannya ditanggung negara. Begitu pula layanan kesehatan, semuanya harus berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Menutup arahannya, Wakil Bupati Bone mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar senantiasa mengedepankan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas.
“Jangan pernah merasa sombong karena jabatan. Kita ini adalah abdi negara dan pelayan masyarakat. Jabatan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tandasnya.
Peluncuran Aplikasi Sipakatau diharapkan menjadi tonggak baru dalam mewujudkan sistem data kesejahteraan sosial yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi, sehingga setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bone. (red)
