JAKARTA, NALARMEDIA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai pilar utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang sehat, kondisi keuangan yang kuat, serta inovasi layanan berbasis digital.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2 Juli 2026).
Menurut Prihati, Program JKN telah berkembang menjadi instrumen penting yang tidak hanya menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas masyarakat dan pembangunan nasional.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” tuturnya.
Hampir Seluruh Penduduk Indonesia Terlindungi JKN
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Tingginya cakupan kepesertaan diikuti dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan.
Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 725,3 juta kunjungan layanan kesehatan, atau rata-rata 1,9 juta layanan setiap hari.
Capaian tersebut menjadi indikator tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus menunjukkan semakin mudahnya akses pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Untuk meningkatkan kemudahan layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai inovasi, di antaranya Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui PANDAWA via WhatsApp di nomor 0811-8165-165, serta Care Center 165.
Layanan tersebut didukung oleh jejaring yang luas, meliputi 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Keuangan Sehat dan Tata Kelola Terjaga
Prihati menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga didukung kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang tetap sehat.
Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun, dengan kemampuan memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.
BPJS Kesehatan juga kembali meraih Opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kali berturut-turut, atau 34 kali sejak era PT Askes (Persero).
Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat berbagai capaian tata kelola, antara lain skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berkontribusi Besar bagi Ekonomi Nasional
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan efek berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, dan layanan sosial.
Program JKN juga berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan.
Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen kepesertaan JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, meningkatkan angka harapan hidup hingga tiga tahun, sekaligus mendorong produktivitas masyarakat.
Tantangan dan Komitmen Menjaga Keberlanjutan
Meski demikian, BPJS Kesehatan mengakui tantangan ke depan masih cukup besar.
Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebanyak 26,42 persen dari total pembiayaan tersebut digunakan untuk menangani penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar keberlanjutan Program JKN tetap terjaga.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimistis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” kata Prihati.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan pentingnya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana publik Program JKN.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN merupakan wujud nyata implementasi amanat konstitusi dalam menjamin hak masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
Senada dengan itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia Falianty, menegaskan bahwa pembiayaan kesehatan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun modal manusia yang sehat, produktif, dan mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. (ADV)
