JAKARTA, NALARMEDIA – Komitmen Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. (BupAAS), dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diwujudkan melalui berbagai langkah strategis.
Kali ini, BupAAS secara langsung menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, untuk memperjuangkan penambahan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) serta pembangunan rumah susun bagi masyarakat Kabupaten Bone.
Audiensi yang berlangsung di Kementerian PKP tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bone guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak.
Dalam pertemuan itu, Bupati Bone didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bone, Andi Muhammad Iqbal Walinono, memaparkan kondisi riil kebutuhan perumahan di Kabupaten Bone.
Data yang disampaikan menunjukkan masih terdapat 57.884 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan penanganan, sementara backlog kepemilikan rumah atau jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah mencapai 34.524 kepala keluarga.
Berdasarkan kondisi tersebut, BupAAS berharap Pemerintah Pusat dapat meningkatkan alokasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni sekaligus memberikan dukungan pembangunan rumah susun bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal.
“Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kami berharap Kabupaten Bone mendapat perhatian lebih melalui penambahan kuota rehabilitasi RTLH dan pembangunan rumah susun,” harap Bupati Bone, Jumat (10 Juli 2026).
Dalam kesempatan itu, BupAAS juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan berbagai langkah percepatan administrasi untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.
Sebanyak 6.202 data RTLH sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4 telah diinput melalui aplikasi Sibaru. Dari jumlah tersebut, 1.159 unit telah selesai diverifikasi, sementara 629 unit lainnya masih dalam proses verifikasi.
Meski demikian, Bupati Bone mengusulkan tambahan sekitar 6.000 unit RTLH agar dapat direalisasikan pada tahun 2026 dan menjangkau masyarakat di seluruh 27 kecamatan di Kabupaten Bone.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang memberikan apresiasi atas keseriusan dan kerja keras Bupati Bone dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional di sektor perumahan.
Menurut Menteri PKP, langkah aktif Pemerintah Kabupaten Bone menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program penyediaan tiga juta rumah sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan.
Dalam audiensi tersebut, Menteri PKP memastikan bahwa seluruh usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bone akan segera diverifikasi sebagai tahapan awal sebelum direalisasikan pada tahun 2026.
Komitmen Bupati Bone memperjuangkan ribuan rumah layak huni menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah pusat, program rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah susun diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga, mengurangi angka kemiskinan, serta menghadirkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat Kabupaten Bone. (red)
