BONE, NALARMEDIA – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone menegaskan perannya tidak hanya sebagai institusi perpajakan, tetapi juga sebagai bagian dari pemerintah yang aktif mendorong keberhasilan program-program strategis nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar di Aula KPP Pratama Watampone, Rabu (15 Juli 2026).
Mengusung tema “Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang Akuntabel dan Berkelanjutan”, forum ini menjadi ruang diskusi lintas sektor untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal implementasi dua program prioritas pemerintah.
Kegiatan dikemas dalam format talkshow dengan menghadirkan empat narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Kepala KPP Pratama Watampone Dr. Amran, S.E., Ak., M.P.A., Sekretaris Bappeda Kabupaten Bone Muh. Zuhdi, S.TP., M.M., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Bone Prof. Dr. Ridhwan, S.Ag., M.Ag., serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Fri Harmoko, S.H., M.H.
Forum tersebut diikuti peserta dari tiga kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Watampone, yakni Bone, Soppeng, dan Wajo.
Hadir perwakilan Dinas Koperasi, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional, yayasan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pengurus Koperasi Desa Merah Putih dari ketiga daerah tersebut.
Dalam sambutannya, Kepala KPP Pratama Watampone, Dr. Amran, menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi dalam forum tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah hadir dalam acara Forum Konsultasi Publik KPP Pratama Watampone 2026 ini. Acara FKP ini merupakan agenda rutin tahunan, dan untuk tahun ini dirangkai dalam momentum Hari Pajak 2026,” ujarnya.
Amran menegaskan, forum ini sengaja tidak difokuskan pada pembahasan teknis perpajakan, melainkan menjadi wadah membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program strategis nasional.
“Pada forum ini kami tidak akan membahas teknis perpajakan. Fokus kami adalah bagaimana membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional. Kami juga berharap masukan dari akademisi dan unsur penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas program strategis ini,” jelasnya.
Melalui diskusi yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan, berbagai perspektif disampaikan guna memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Forum Konsultasi Publik ini sekaligus menjadi bukti bahwa keberhasilan program nasional membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia akademik, aparat penegak hukum, serta masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat, Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi dan sosial di daerah. (rls/red)
