BONE, NALARMEDIA — Sebanyak 328 desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, didorong semakin kuat menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan dinilai menjadi salah satu kunci utama.
Hal itu mengemuka dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin (10 Agustus 2026).
Kegiatan tersebut digelar melalui kerja sama dengan Anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Bone, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Pelaksanaan workshop didukung melalui pembiayaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKP.
Sebanyak 277 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas kepala desa, pendamping desa, camat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga perwakilan badan usaha milik desa (BUMDes).
Sejumlah kepala desa lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.
Workshop ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan pemahaman aparatur mengenai tata kelola keuangan dan pembangunan desa.
Pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, akuntabel dan sesuai regulasi dinilai penting agar setiap rupiah anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Koordinator Pengawasan BPKP, Indra Kurniawan, mengatakan peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan bagian penting dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Menurutnya, aparatur desa harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata kelola anggaran maupun pelaksanaan pembangunan.
Dengan demikian, setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.
Desa Harus Jadi Penggerak Pembangunan
Wabup Bone Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa penguatan kapasitas desa menjadi agenda penting karena desa memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pembangunan Kabupaten Bone.
Ia mengapresiasi pelaksanaan workshop yang menghadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini sangat penting, terutama penguatan desa. Kita memiliki 328 desa yang memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan. Tentu acara ini sangat relevan dan penting,” ujar Wabup Andi Akmal.
Menurutnya, pembangunan desa tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan pemerintah kabupaten.
Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI dan berbagai lembaga negara agar program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Wabup Andi Akmal menyatakan Pemkab Bone terbuka terhadap berbagai dukungan dan program yang dapat mempercepat pembangunan di daerah.
“Anggota DPR RI datang di Bone harus kita sambut, apa pun partainya. Kita harus senang, apalagi yang datang membawa banyak program di daerah pemilihannya,” katanya.
Dorong Dukungan Transfer ke Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap keberlanjutan pembangunan daerah melalui kebijakan transfer ke daerah.
Menurutnya, kapasitas fiskal pemerintah daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer pemerintah pusat.
Karena itu, ia berharap keterwakilan Bone di tingkat nasional dapat ikut memperjuangkan dukungan anggaran yang lebih kuat bagi daerah.
“Kita berharap perwakilan kita di pusat bisa membantu meningkatkan dana transfer ke daerah, jangan dipotong,” tegasnya.
Andi Akmal menyebut Komisi XI DPR RI memiliki posisi strategis dalam pembahasan kebijakan keuangan negara serta memiliki keterkaitan dengan sejumlah lembaga strategis, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan BPKP.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan para wakil Bone di tingkat nasional dapat terus diperkuat, terutama dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan daerah.
Tetap Optimistis di Tengah Keterbatasan Anggaran
Di tengah berbagai keterbatasan fiskal, Pemkab Bone, kata Wabup Andi Akmal, tetap berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan.
Ia menyebut sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi hingga upaya menekan angka kemiskinan.
Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat pembangunan dari tingkat kabupaten hingga desa.
“Apalagi dengan adanya perwakilan kita di DPR, ada Pak Menteri Pertanian dan Pak Gubernur. Insyaallah kita bisa bersama-sama membangun Bone yang lebih baik,” pungkasnya.
Workshop evaluasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan pemahaman dan langkah konkret bagi aparatur desa dalam mengelola anggaran secara lebih profesional.
Dengan tata kelola yang semakin baik, 328 desa di Bone diharapkan mampu mengoptimalkan potensi masing-masing, mempercepat pembangunan, memperkuat perekonomian masyarakat, serta memastikan anggaran desa benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga. (red)
