BONE, NALARMEDIA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone menegaskan komitmennya memperkuat kualitas kinerja, tata kelola pelayanan publik, serta pengawasan melalui Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026.
Rakor yang mengusung tema “Dari Evaluasi Menuju Aksi, Mewujudkan Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Berkualitas dan Berintegritas” tersebut diikuti jajaran Lapas Kelas IIA Watampone secara virtual dari Ruang Sekretariat Lapas, Senin (21 September 2026).
Rapat koordinasi berlangsung selama empat hari, 20–23 September 2026, dengan melibatkan unsur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di tingkat pusat, Kantor Wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Keterlibatan seluruh jenjang organisasi ini diarahkan untuk menyatukan arah kebijakan, memperkuat pengendalian, sekaligus memastikan pelaksanaan berbagai program kementerian dapat berjalan secara selaras hingga tingkat UPT.
Evaluasi 15 Program Aksi Jadi Sorotan
Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan dalam rakor, mulai dari evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik, implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kriteria kinerja Kantor Wilayah, hingga penguatan mekanisme pengawasan tiga lini.
Pembahasan juga mencakup bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dengan melibatkan unsur yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab pada masing-masing bidang.
Evaluasi tidak hanya diarahkan untuk mengukur sejauh mana program telah dilaksanakan. Lebih dari itu, hasil evaluasi diharapkan mampu diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, jajaran kementerian didorong menyusun rencana tindak lanjut terkait peningkatan tata kelola pelayanan publik, mekanisme implementasi dan pengendalian 15 Program Aksi, peningkatan kinerja Kantor Wilayah, serta penguatan pengawasan tiga lini.
Lapas Watampone Siapkan Tindak Lanjut
Menindaklanjuti hasil arahan dan pembahasan rakor, Lapas Kelas IIA Watampone menyatakan siap melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kinerja di tingkat UPT.
Evaluasi tersebut akan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik, mendukung implementasi program kementerian, serta meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian.
Kepala Lapas Kelas IIA Watampone, Rahnianto, menegaskan bahwa hasil rakor akan menjadi pijakan untuk melakukan pembenahan di lingkungan Lapas Watampone.
“Kami akan menindaklanjuti hasil Rakor dengan melakukan evaluasi terhadap program dan kinerja di Lapas Watampone. Setiap arahan dan kebijakan yang disampaikan akan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan serta memastikan pelaksanaannya dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Rahnianto.
Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program tidak berhenti pada tahap pelaksanaan administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan.
Dengan mengikuti Rakor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, Lapas Kelas IIA Watampone terus menyelaraskan pelaksanaan tugas di tingkat UPT dengan kebijakan kementerian.
Dari evaluasi, jajaran Lapas Watampone diarahkan bergerak menuju aksi nyata—memperkuat tata kelola, pengawasan, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (rls/red)
