JAKARTA, NALARMEDIA — Pemerintah mulai menggeber pengembangan industri bioetanol nasional sebagai salah satu strategi memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi. Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan pengembangan kawasan pertanian hingga 2 juta hektare untuk menopang kebutuhan bahan baku industri bioetanol di berbagai daerah.
Program tersebut akan bertumpu pada tiga komoditas strategis, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Ketiganya akan dikembangkan sesuai potensi lahan dan produktivitas masing-masing wilayah.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pembangunan industri bioetanol tidak bisa hanya berorientasi pada pembangunan pabrik.
Ketersediaan bahan baku harus dipastikan sejak awal melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar dan terintegrasi dengan industri pengolahan.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” kata Andi Amran usai memimpin Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari sejumlah daerah di Jakarta, Senin (21 September 2026).
Tebu, Singkong, dan Jagung Jadi Mesin Bioetanol
Mentan Andi Amran menyebut tebu menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian besar karena memiliki potensi sebagai bahan baku bioetanol. Sementara singkong dan jagung akan dikembangkan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan serta produktivitas tinggi.
“Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol,” tegasnya.
Menurutnya, kepastian bahan baku merupakan salah satu faktor utama untuk menarik investasi industri. Karena itu, pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan sekaligus menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan industri bioetanol dilakukan secara masif.
Pemerintah membuka ruang bagi BUMN dan swasta untuk terlibat dalam pembangunan industri tersebut. Skema pembiayaan yang disiapkan diperkirakan berasal dari kombinasi investasi BUMN dan swasta.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” ungkap Mentan Andi Amran.
Rakyat Harus Ikut Menikmati
Pengembangan bioetanol, kata Amran, tidak boleh hanya menghasilkan industri berskala besar tanpa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar.
Pemerintah karena itu akan mendorong skema kemitraan yang memberikan ruang bagi petani dan masyarakat untuk menjadi bagian dari ekosistem produksi.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong pengusaha daerah ikut masuk dalam rantai industri. Dengan demikian, kawasan bioetanol diharapkan bukan sekadar menjadi sentra produksi bahan bakar, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Jagung Jadi Langkah Awal
Sebagai tahap awal, Kementan akan memperkuat pengembangan jagung melalui proyek percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan.
Masing-masing kabupaten berpeluang memperoleh dukungan awal dengan luasan sekitar 500 hingga 1.000 hektare.
Daerah yang menunjukkan produktivitas tinggi dapat memperoleh tambahan pengembangan hingga 1.500 hektare.
“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” jelas Andi Amran.
Untuk mendukung produktivitas, pemerintah juga menyiapkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Sementara untuk komoditas tebu, pengembangan akan diarahkan dalam skala jauh lebih besar.
“Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare. Tadi sudah dihadiri oleh Pak Dirjen dari Kehutanan Planologi, kemudian Deputi dari BUMN. Kita akan bergerak bersama,” sebut Mentan Andi Amran.
Lahan Disiapkan, Lingkungan Tetap Dijaga
Dalam penyiapan kawasan, pemerintah menegaskan aspek legalitas dan lingkungan menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Kawasan yang dipilih akan terlebih dahulu dikaji dari sisi teknis maupun status hukumnya.
Pemerintah juga akan mengidentifikasi berbagai sumber lahan yang memungkinkan digunakan untuk agroforestri maupun tanaman pangan, termasuk lahan yang telah dilepaskan.
Sementara pelepasan kawasan hutan disebut menjadi pilihan terakhir.
“Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” kata Amran.
Bidik 8 Juta Lapangan Kerja
Program bioetanol juga diproyeksikan memberikan efek berganda terhadap perekonomian.
Ekosistem yang dibangun tidak hanya mencakup industri pengolahan, tetapi dimulai dari sektor budidaya, pengangkutan, pengolahan hasil pertanian, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Mentan Andi Amran memperkirakan pengembangan tersebut berpotensi menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja, termasuk pekerjaan yang bersifat permanen.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen. Hebat kan? Hebat Indonesia itu,” ujarnya.
Dari E5 Menuju E20, Bahkan E40
Pengembangan bioetanol juga diarahkan untuk meningkatkan bauran etanol dalam bahan bakar secara bertahap.
Pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan etanol seiring dengan kesiapan bahan baku dan industri.
Amran menyebut pemerintah mengarahkan pengembangan dari E5, E10 hingga E20 pada 2029. Jika pembangunan kawasan dan industri berjalan sesuai rencana, bauran tersebut masih dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.
“Ini E5, E10, E20 di 2029. Bisa perkiraan kita menuju nanti, bisa kita hitung ya, kalau kita bergerak dari sekarang itu bisa E40 2030, 2031,” ungkapnya.
44 Bupati Dilibatkan
Untuk mempercepat realisasi program, Kementan melibatkan 44 bupati dalam konsolidasi pengembangan kawasan bioetanol.
Pemerintah daerah diharapkan segera memetakan potensi lahan, komoditas unggulan, kesiapan petani, serta peluang investasi industri di wilayah masing-masing.
Konsolidasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok bioetanol yang terintegrasi dari lahan–petani–industri–energi.
Bagi pemerintah, pengembangan bioetanol bukan semata proyek bahan bakar alternatif.
Program ini dirancang sebagai bagian dari agenda besar untuk menghubungkan kekuatan sektor pertanian dengan ketahanan energi nasional.
“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insyaallah Indonesia menjadi negara besar, negara superpower ke depan,” pungkas Andi Amran. (rls/red)
