MAKASSAR, NALARMEDIA.ID – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mulai membidik peluang lebih besar untuk mengangkat nama Kota Daeng di panggung internasional.
Tak sekadar mengandalkan pesona wisata, Makassar ingin memperkuat infrastruktur pertunjukan seni, fasilitas pertemuan berskala internasional, hingga gastronomi sebagai identitas budaya yang diharapkan mendapat pengakuan UNESCO.
Aspirasi tersebut disampaikan Munafri yang akrab disapa Appi di hadapan anggota Komisi VII DPR RI dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Reses bersama pemerintah provinsi dan kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9 Oktober 2026).
Dalam pertemuan itu, Appi menegaskan bahwa Makassar memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Indonesia Timur.
Namun, potensi tersebut perlu ditopang infrastruktur yang memadai agar mampu menarik lebih banyak wisatawan, penyelenggara kegiatan internasional, serta pelaku industri kreatif.
Kepala Dinas Pariwisata Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, turut hadir bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Makassar.
Gedung Seni dan Fasilitas MICE Jadi Kebutuhan Mendesak
Salah satu persoalan yang disoroti Appi adalah keterbatasan gedung representatif untuk menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya maupun kegiatan berskala besar.
Menurutnya, Makassar selama ini telah menjadi lokasi berbagai agenda nasional dan internasional. Posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi Indonesia Timur menjadi modal kuat untuk menarik lebih banyak kegiatan yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.
Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan acara, termasuk gedung yang mampu menampung ribuan pengunjung.
“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ujar Appi.
MICE merupakan singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition, yakni kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
Sektor ini dinilai strategis karena mampu mendatangkan pengunjung dari berbagai daerah maupun negara untuk mengikuti konferensi, pameran, pertemuan bisnis, hingga kegiatan profesional lainnya.
Dampaknya pun tidak berhenti pada sektor pariwisata. Kehadiran peserta kegiatan berskala besar berpotensi meningkatkan aktivitas perhotelan, transportasi, kuliner, jasa penyelenggara acara, serta UMKM lokal.
Dengan fasilitas yang memadai, Makassar berpeluang memperluas pasar wisata sekaligus membuka ruang lebih besar bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif untuk terlibat dalam berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional.
Kuliner Makassar Dibidik Tembus Pengakuan UNESCO
Tak hanya mengandalkan infrastruktur, Appi juga ingin kekayaan kuliner Makassar menjadi kekuatan utama dalam memperkenalkan identitas kota kepada dunia.
Makassar memiliki tradisi kuliner yang terbentuk dari sejarah perdagangan, budaya masyarakat pesisir, serta pertemuan beragam tradisi. Ragam makanan khas yang telah dikenal luas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata gastronomi.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, gastronomi bukan sekadar urusan makanan dan cita rasa. Di dalamnya terdapat sejarah, tradisi, pengetahuan lokal, penggunaan bahan pangan, hingga kehidupan ekonomi masyarakat yang diwariskan lintas generasi.
Karena itu, pengembangan gastronomi dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha kuliner, produsen makanan tradisional, pedagang bahan pangan, serta UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem pariwisata.
Appi berharap pemerintah pusat ikut mendorong upaya pengenalan gastronomi Makassar di tingkat internasional, termasuk melalui peluang pengakuan UNESCO sesuai dengan program dan kriteria yang berlaku.
Ia turut menyinggung pinisi yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Pengakuan tersebut menjadi salah satu modal penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Sulawesi Selatan kepada masyarakat dunia.
“Makassar ini sangat terkenal dengan gastronominya. Pinisi sudah menjadi warisan takbenda yang terdaftar di UNESCO. Kami berharap gastronomi Makassar juga bisa didorong untuk menjadi bagian dari warisan gastronomi UNESCO,” demikian aspirasi yang disampaikan Appi.
Untuk memperkuat peluang tersebut, pengembangan gastronomi dapat dilakukan melalui festival kuliner, promosi makanan khas, dokumentasi resep tradisional, serta pelibatan pelaku usaha lokal dalam berbagai agenda pariwisata.
Langkah ini diharapkan mampu menjadikan kuliner sebagai bagian dari pengalaman wisata yang lebih luas, sekaligus menjaga keberlanjutan tradisi dan memperkuat ekonomi masyarakat.
Meski demikian, pengakuan UNESCO membutuhkan proses tersendiri sesuai dengan kategori dan kriteria yang dituju. Dokumentasi, pelestarian, serta dukungan lintas sektor menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
Pulau-Pulau Spermonde Butuh Dermaga Memadai
Selain membidik pasar wisata internasional, Appi juga menyoroti kebutuhan infrastruktur di wilayah kepulauan Makassar.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan dermaga untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan wisata bahari di kawasan Kepulauan Spermonde.
Wilayah kepulauan tersebut menyimpan potensi wisata yang menawarkan pengalaman berbeda dari destinasi perkotaan. Keindahan laut dan kehidupan masyarakat pesisir menjadi modal untuk mengembangkan pariwisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat.
Namun, potensi itu membutuhkan dukungan transportasi laut dan infrastruktur yang memadai. Akses dermaga yang baik dinilai penting untuk mempermudah pergerakan penduduk, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan kenyamanan wisatawan menuju destinasi kepulauan.
Appi mengakui, Pemerintah Kota Makassar memiliki keterbatasan kewenangan dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di wilayah tersebut. Karena itu, keterlibatan pemerintah pusat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan.
“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” ungkapnya.
Menurutnya, pengembangan wisata bahari tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Infrastruktur transportasi, keselamatan perjalanan, kebersihan kawasan, kelestarian lingkungan laut, dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan.
Dengan dukungan fasilitas yang memadai, destinasi kepulauan Makassar diharapkan semakin mudah diakses dan mampu menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir.
Komisi VII DPR RI Himpun Aspirasi Daerah
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
Pertemuan itu bertujuan menghimpun informasi dan memperoleh gambaran faktual mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam sektor perindustrian dan pariwisata.
“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” katanya.
Masukan dari Pemerintah Kota Makassar diharapkan menjadi bahan pembahasan dalam upaya memperkuat pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
Mulai dari kebutuhan gedung pertunjukan seni, penguatan fasilitas MICE, promosi gastronomi, hingga pembangunan akses dermaga di wilayah kepulauan, seluruh aspirasi tersebut menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dan infrastruktur untuk memaksimalkan potensi daerah.
Bagi Makassar, tantangannya kini bukan hanya mempertahankan posisinya sebagai pusat ekonomi Indonesia Timur, melainkan juga memperkuat daya saing sebagai destinasi wisata, pusat kegiatan internasional, dan kota yang mampu memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada dunia.
Jika didukung perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya meningkatkan daya tarik Kota Daeng, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. (ADV)
