BONE, NALARMEDIA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menikmati Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
Pada tahun anggaran 2025, total DBHCHT yang diterima Pemkab Bone tercatat sebesar Rp1,6 miliar.
Anggaran tersebut kemudian didistribusikan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan proporsi yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan prioritas daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, Anwar, yang menyampaikan informasi ini mewakili Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, pada Senin (30 Maret 2026), menjelaskan bahwa pembagian anggaran telah dilakukan secara proporsional dan terarah.
“Alokasi DBHCHT tahun 2025 dibagi ke beberapa OPD strategis. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) menerima 11 persen, Dinas Perindustrian 9 persen, Dinas Sosial 27 persen, Dinas Kesehatan 40 persen, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 10 persen, serta Bagian Ekonomi sebesar 3 persen,” kata Anwar.
Porsi terbesar diberikan kepada Dinas Kesehatan. Disusul alokasi yang cukup besar kepada Dinas Sosial juga diarahkan untuk mendukung berbagai program bantuan sosial, terutama bagi masyarakat rentan yang terdampak secara ekonomi.
Program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) serta Dinas Perindustrian mendapatkan porsi anggaran untuk mendorong pengembangan sektor pertanian dan industri kecil menengah.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga tidak kalah penting dalam pemanfaatan DBHCHT, khususnya dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah terkait peredaran rokok ilegal.
Upaya ini diharapkan mampu menekan peredaran produk ilegal yang merugikan negara sekaligus melindungi masyarakat.
Adapun Bagian Ekonomi Setdakab Bone turut mendapatkan alokasi untuk mendukung koordinasi dan perencanaan kebijakan ekonomi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan DBHCHT secara berkelanjutan.
Meski demikian, dari total anggaran Rp1,6 miliar tersebut, masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sekitar Rp390 juta.
Ke depan, Pemkab Bone berupaya meningkatkan efektivitas penggunaan DBHCHT dengan memperkuat sinergi antar OPD, meningkatkan kapasitas pelaksana program, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.(red)
