GOWA, NALARMEDIA — Wakil Bupati (Wabup) Gowa, Darmawangsyah Muin, menyuarakan sikap tegas kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak mengurangi anggaran untuk dua program prioritas daerah, yakni penanganan kemiskinan dan intervensi stunting.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20 April 2026).
Dalam forum strategis tersebut, dibahas penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan untuk tahun 2027.
Wabup Darmawangsyah menekankan bahwa keberhasilan daerah dalam menekan angka kemiskinan dan stunting tidak terlepas dari kuatnya sinergi lintas sektor serta dukungan anggaran yang berkelanjutan dari pemerintah pusat hingga daerah.
Ia mengungkapkan, Kabupaten Gowa saat ini menunjukkan tren positif dalam penurunan angka stunting.
Namun, di sisi lain, justru terjadi pengurangan alokasi anggaran yang dinilai berpotensi menghambat capaian tersebut.
“Di Gowa, angka stunting sudah mulai menurun. Tapi jika anggarannya ikut dikurangi, tentu ada risiko angka itu kembali meningkat,” tegasnya.
Menurutnya, kesinambungan program sangat bergantung pada sinkronisasi pendanaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, ia meminta agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada daerah yang telah menunjukkan progres nyata.
Selain isu stunting, Wabup Darmawangsyah juga menyoroti penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gowa yang merupakan hasil dari berbagai program intervensi berbasis masyarakat.
Ia berharap capaian tersebut menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk tetap menjaga, bahkan meningkatkan, dukungan anggaran.
Lebih jauh, ia menegaskan peran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah.
Ia mendorong Pemprov Sulsel agar lebih aktif menyuarakan kepentingan kabupaten/kota, khususnya dalam menjaga keberlanjutan pendanaan program prioritas.
“Pemprov harus menjadi playmaker yang mampu menyambungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, sekaligus memastikan indikator keberhasilan menjadi dasar dalam penentuan anggaran,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis yang membutuhkan keterpaduan lintas sektor.
Ia menekankan bahwa pendekatan dalam mengatasi kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Setiap kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujarnya.
Musrenbang Tematik ini juga menjadi wadah penting untuk menyelaraskan strategi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mencapai target pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 yang menitikberatkan pada percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi berbasis data.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi pembangunan semakin kuat, sehingga target penurunan stunting dan kemiskinan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Gowa, dapat tercapai secara berkelanjutan. (FZ/red)
