BONE, NALARMEDIA – Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. (BupAAS), menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat roda pembangunan daerah dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Kamis (18 Juni 2026).
Dalam sidak yang berlangsung di Kompleks Kantor Bupati Bone tersebut, BupAAS menyoroti lambatnya proses lelang sejumlah proyek pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Saya minta percepat lelang karena ini terkait pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan di sini terlalu lama proses lelangnya, saya mendapat informasi demikian. Sementara kita ingin bekerja cepat,” tegas Andi Asman Sulaiman di hadapan jajaran UKPBJ.
Menurutnya, percepatan proses pengadaan barang dan jasa menjadi langkah krusial agar proyek-proyek strategis pemerintah dapat segera berjalan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Terutama proyek infrastruktur dan jaringan irigasi yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi serta sektor pertanian.
“Apalagi ini terkait dengan infrastruktur dan irigasi. Harus cepat dikerjakan karena menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Bupati Bone juga meminta seluruh aparatur UKPBJ untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat penyelesaian seluruh administrasi pengadaan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone saat ini mengedepankan budaya kerja cepat dan responsif demi mengejar target pembangunan yang telah direncanakan.
“Kita mau kerja cepat. Yang kuat bekerja akan kita beri dukungan untuk mempercepat pekerjaan. Kalau perlu lembur sampai malam demi mengejar target,” katanya.
Selain menekankan percepatan kerja, BupAAS turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa.
Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan dan berpotensi merusak tata kelola pemerintahan.
“Jangan sampai terkontaminasi atau berhubungan yang tidak semestinya dengan kontraktor. Tidak boleh. Kalau ada yang melanggar aturan, akan saya tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Bupati, percepatan realisasi proyek pemerintah akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Perputaran uang di masyarakat akan meningkat, lapangan kerja terbuka, dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih bergairah.
Ia juga mengungkapkan bahwa langkah percepatan belanja daerah sejalan dengan rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan APBD dan proyek-proyek pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Rekomendasi resmi BPS adalah percepat belanja daerah, segera realisasikan APBD dan proyek infrastruktur pemerintah untuk menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Melalui sidak tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
Dengan demikian, berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bone. (red)
