MAKASSAR, NALARMEDIA — Upaya mewujudkan target Ending AIDS 2030 di Sulawesi Selatan membutuhkan kerja bersama yang tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga membangun lingkungan sosial yang bebas stigma dan diskriminasi.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. (AAP), saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan.
Rakor yang mengusung tema “Menuju Ending AIDS 2030” tersebut digelar di Hotel Travellers Phinisi, Jalan Lamaddukelleng Buntu/Jalan H. Bau, Kota Makassar, Kamis (17 September 2026).
Kegiatan ini mempertemukan para wakil bupati/wakil wali kota, instansi vertikal, kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulsel, pengelola program HIV/AIDS kabupaten/kota, Palang Merah Indonesia (PMI), hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati HIV/AIDS.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Sulawesi Selatan, Muharram Sahude, menekankan pentingnya komitmen bersama, koordinasi lintas sektor, serta inovasi berkelanjutan dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. M. Ishak Iskandar, M.K.S., M.M., M.H., yang mewakili Gubernur Sulsel, membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Ishak menegaskan bahwa penanganan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, hingga lembaga pemerhati HIV/AIDS dinilai memiliki peran masing-masing dalam memperkuat upaya pencegahan.
Temuan Kasus Menurun, Pencegahan Tetap Diperkuat
Dalam Rakor tersebut dipaparkan bahwa temuan kasus baru HIV/AIDS di Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan.
Data yang disampaikan mencatat 2.660 kasus pada 2023, kemudian turun menjadi 2.486 kasus pada 2024, dan 1.939 kasus pada 2025. Sementara periode Januari hingga Juli 2026 tercatat sekitar 963 kasus.
Berdasarkan wilayah, Kota Makassar mencatat temuan tertinggi dengan 445 kasus, disusul Kabupaten Gowa 74 kasus, Bulukumba 34 kasus, Jeneponto 27 kasus, Luwu Timur 23 kasus, dan Bantaeng 20 kasus.
Dari kelompok umur, temuan paling banyak berada pada usia 25–49 tahun dengan persentase sekitar 58 persen. Kelompok usia 15–24 tahun mencapai sekitar 35 persen, usia 50 tahun ke atas lebih dari 6 persen, sementara kelompok di bawah 15 tahun sekitar 1 persen.
Data tersebut menjadi perhatian bersama, terutama dalam memperkuat edukasi, pencegahan, deteksi dini, serta akses terhadap layanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. dr. Evi Mustikawati Arifin, Sp.KK, M.Kes., turut memberikan materi mengenai situasi perkembangan dan kebijakan program HIV/AIDS serta infeksi menular seksual (IMS) di Sulsel.
Sementara Prof. Arlin Adam dari Tim Asistensi KPAP Sulsel mengangkat materi “Membangun Ekosistem Pencegahan HIV yang Etis, Terkoordinasi, dan Tanpa Stigma.”
Pesan tersebut menjadi penting karena persoalan HIV/AIDS tidak berhenti pada aspek medis. Stigma dan diskriminasi juga dapat menjadi hambatan dalam upaya penjangkauan serta pemeriksaan kesehatan.
AAP: Jangan Hanya Bicara Medis
Andi Akmal Pasluddin (AAP) menilai pendekatan terhadap HIV/AIDS harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, aspek sosial dan mental perlu mendapatkan perhatian yang sama agar orang dengan HIV (ODHIV) tetap mendapatkan dukungan yang layak.
“Penanganan tidak hanya dari aspek medis, tetapi juga dukungan sosial dan mental untuk mengurangi diskriminasi terhadap penderita,” ujar Andi Akmal.
Menurutnya, membangun kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penularan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi ODHIV.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, PMI, BNN, aparat penegak hukum, dan LSM perlu terus diperkuat.
Salah satu langkah yang disiapkan dalam Rakor tersebut adalah mengoptimalkan sosialisasi yang dapat dikolaborasikan dengan program donor darah, skrining kesehatan, serta penyuluhan mengenai bahaya narkotika.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sosialisasi dan uji coba pengambilan sampel di lingkungan sekolah, dengan sasaran awal satu hingga dua sekolah di setiap kabupaten/kota.
Bagi Andi Akmal, kolaborasi tersebut bukan sekadar program pemerintah, melainkan investasi sosial untuk menciptakan generasi yang lebih sadar kesehatan dan memiliki kepedulian terhadap sesama.
Menuju 2030 dengan Pendekatan yang Lebih Manusiawi
Rakor di Makassar tersebut menjadi ruang bersama bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyatukan langkah dalam menghadapi HIV/AIDS.
Upaya yang didorong mencakup pencegahan, peningkatan deteksi dini, akses terhadap pengobatan, edukasi masyarakat, hingga penguatan dukungan sosial bagi ODHIV.
Dengan pendekatan yang terpadu dan mengedepankan kemanusiaan, Sulawesi Selatan terus memperkuat langkah menuju target Ending AIDS 2030.
Sebab, mengakhiri AIDS bukan hanya tentang menekan angka penularan, tetapi juga memastikan tidak ada seorang pun yang kehilangan hak untuk mendapatkan dukungan, layanan, dan perlakuan yang manusiawi. (*)
