MAKASSAR, NALARMEDIA.ID — Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar memperkuat perannya dalam mengawal kebutuhan dan aspirasi masyarakat nelayan dengan membangun sinergi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Penguatan kolaborasi tersebut diarahkan tidak hanya pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga peningkatan kapasitas nelayan, pemanfaatan teknologi, pendampingan usaha hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi hasil tangkapan.
Kepala DP2 Kota Makassar, Aulia Arsyad, menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap program yang menyentuh masyarakat nelayan benar-benar menjawab kebutuhan mereka dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
Hal tersebut disampaikan Aulia dalam rangkaian Musyawarah Cabang (Muscab) VI HNSI Kota Makassar yang dibuka Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Hotel Karebosi Premier, Senin (7 September 2026).
“Kami tentu akan terus memperkuat sinergi dengan HNSI dan seluruh kelompok nelayan. Yang paling penting bagaimana program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan nelayan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mereka,” jelas Aulia.
Menurut Aulia, keberadaan HNSI menjadi bagian penting dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakat nelayan. Aspirasi yang muncul dari lapangan akan menjadi salah satu bahan dalam menyusun program dan kebijakan DP2 Kota Makassar ke depan.
“Kami ingin nelayan Makassar tidak hanya menjadi objek program pemerintah, tetapi menjadi pelaku utama dalam pengembangan sektor perikanan. Aspirasi dari nelayan akan menjadi bagian penting dalam penyusunan program ke depan,” sambungnya.
Dari Sarana hingga Akses Pasar
Peran DP2 tersebut sejalan dengan komitmen Pemkot Makassar untuk membangun kesejahteraan nelayan secara lebih menyeluruh.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, perhatian pemerintah terhadap nelayan tidak boleh berhenti pada bantuan fisik seperti kapal dan alat tangkap.
Menurut Munafri, pemerintah perlu hadir hingga ke tata kelola usaha dan pemasaran hasil tangkapan agar nelayan memiliki akses terhadap alur pasar yang lebih adil.
“Harusnya, kalau kita mau bicara tentang distribusi gizi untuk masyarakat, ya struktur kesejahteraan nelayannya yang harus dibentuk dulu. Kasihan nelayan kalau terus-menerus diajak masuk ke dalam sistem pasar yang sangat tidak menguntungkan,” kata Munafri.
Munafri juga memastikan Pemkot Makassar bersama DPRD Kota Makassar akan meningkatkan dukungan anggaran untuk pendampingan nelayan pada tahun mendatang.
Bagi pemerintah kota, peningkatan kesejahteraan nelayan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
DP2 Dorong Modernisasi Nelayan
Selain penguatan ekonomi, DP2 Kota Makassar juga diarahkan untuk mendorong nelayan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Pemanfaatan teknologi navigasi dan informasi mengenai persebaran ikan, misalnya, dinilai dapat membantu nelayan menentukan lokasi penangkapan secara lebih presisi.
Kolaborasi dengan BMKG Maritim juga menjadi salah satu peluang untuk menghadirkan informasi yang dapat mendukung aktivitas nelayan sebelum melaut.
Dengan dukungan teknologi, nelayan diharapkan dapat bekerja lebih efisien sekaligus mengurangi biaya operasional yang tidak perlu.
Langkah DP2 bersama HNSI ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem perikanan yang lebih kuat—sebuah ekosistem yang menempatkan nelayan bukan sekadar penerima bantuan, tetapi sebagai pelaku utama sekaligus penggerak ekonomi pesisir Kota Makassar. (ADV)
