LUWU TIMUR, NALARMEDIA.ID – Penindakan terhadap dugaan perambahan kawasan hutan di Blok Tanamalia, Loeha Raya, Kabupaten Luwu Timur, mulai mengarah pada persoalan yang lebih besar.
Bukan hanya soal siapa yang membuka dan membakar hutan, tetapi juga siapa yang diduga berada di balik pembagian dan penguasaan lahan tersebut.
Terbaru, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga melakukan perambahan hutan secara ilegal dengan modus membuka lahan melalui pembakaran.
Penangkapan tersebut dibenarkan Kepala Seksi Wilayah I Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Abdul Waqqas, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (10 November 2026).
“Iya benar,” kata Abdul Waqqas singkat.
Hingga kini, pemeriksaan terhadap S masih berlangsung. Pihak Gakkum belum mengungkap secara terperinci konstruksi perkara maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas pembukaan kawasan hutan tersebut.
Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, pembukaan lahan itu diduga berkaitan dengan perluasan perkebunan lada atau merica.
Kawasan hutan yang semestinya dilindungi diduga dibuka dan dibakar untuk kemudian dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.
Namun, ada perkembangan menarik di balik penangkapan S.
Sebuah video yang beredar dan bersumber dari istri S memperlihatkan kondisi lahan yang telah dibuka dan dibakar. Dalam informasi yang menyertai video tersebut, S disebut mulai mengungkap asal-usul lahan yang digarapnya.
S diduga menyebut bahwa dirinya bersama sejumlah warga lainnya membuka lahan karena mendapat pemberian atau izin dari seseorang berinisial H.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam penguasaan dan distribusi lahan di kawasan Loeha Raya.
Sejumlah nama, termasuk sosok berinisial H dan B, disebut-sebut dalam informasi yang beredar berkaitan dengan pemberian lahan kepada para petani.
Meski demikian, informasi mengenai dugaan keterlibatan mereka belum terkonfirmasi secara independen.
Belum ada pula keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut. Karena itu, dugaan keterlibatan mereka masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
S sendiri dikabarkan berjanji akan mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik pembukaan lahan tersebut, termasuk mereka yang diduga memberikan dukungan maupun perlindungan terhadap aktivitas perambahan.
Jika informasi ini terbukti, perkara Tanamalia berpotensi berkembang menjadi pengungkapan jaringan penguasaan kawasan hutan secara ilegal, bukan sekadar penindakan terhadap petani atau pekerja yang membuka lahan di lapangan.
Publik kini menanti keseriusan Gakkum Kehutanan dalam menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam aktivitas tersebut.
Penegakan hukum diharapkan tidak hanya menyasar orang yang tertangkap ketika melakukan pembukaan lahan, tetapi juga mengungkap siapa yang menginisiasi, memberikan akses, mengatur pembagian, hingga memperoleh keuntungan dari penguasaan kawasan hutan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Apalagi, persoalan perambahan hutan di Loeha Raya bukan kali pertama menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Sebelumnya, Gakkum Kehutanan juga telah memeriksa sejumlah pihak terkait penangkapan tiga warga yang diduga melakukan perambahan hutan. Ketiganya telah ditahan dan perkaranya kini berada dalam penanganan Kejaksaan Negeri Luwu Timur.
Salah satu pihak yang turut diperiksa adalah Ketua Asosiasi Petani Lada (APL) Loeha Raya, AK.
Rangkaian penindakan dan pemeriksaan tersebut semakin memperkuat tuntutan agar pengusutan dugaan perambahan hutan Tanamalia dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih.
Pertanyaan besarnya kini bukan hanya siapa yang membakar dan membuka hutan, tetapi siapa yang diduga mengatur pembukaan lahan tersebut?
Jawabannya diharapkan terungkap melalui proses penegakan hukum yang profesional, berdasarkan alat bukti, serta menjunjung asas praduga tak bersalah.
Sebab, menyelamatkan kawasan hutan tidak cukup dengan menangkap pelaku di lapangan. Jika memang ada aktor lain di balik praktik tersebut, mereka juga harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. (*)
