LUWU TIMUR, NALARMEDIA.ID – Peringatan keras bagi siapa pun yang nekat merambah kawasan hutan negara tanpa izin. Ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar kini membayangi seorang pria berinisial SW yang diduga membuka kawasan hutan lindung untuk dijadikan perkebunan merica di Blok Tanamalia, Desa Loeha, Kabupaten Luwu Timur.
SW diamankan Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi setelah petugas menemukan aktivitas pembukaan kawasan hutan yang diduga dilakukan secara ilegal.
Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan kawasan hutan yang telah dibuka diperkirakan mencapai 0,68 hektare.
Di atas lahan tersebut terdapat sekitar 300 tiang tanaman merica serta sebuah pondok kerja.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Balai Gakkumhut Sulawesi kemudian melakukan operasi pengamanan pada Senin, 9 November 2026.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, menjelaskan SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan.
Setelah melalui proses penyidikan dan gelar perkara, penyidik akhirnya menetapkan SW sebagai tersangka.
“SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka,” jelas Ali Bahri, Selasa (17 November 2026).
Selain mengamankan tersangka, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembukaan kawasan hutan, yakni satu buah sekop, satu bilah parang, dan satu ikat tali rafia.
Penyidikan kasus ini tidak berhenti pada dugaan keterlibatan SW sebagai pelaku di lapangan.
Aparat juga tengah menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan modal untuk pengembangan perkebunan merica tersebut.
Langkah ini penting untuk mengungkap apakah terdapat aktor lain yang berada di balik aktivitas perambahan kawasan hutan di Blok Tanamalia.
Terancam 10 Tahun Penjara
SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Ancaman hukum tersebut menjadi peringatan serius bahwa kawasan hutan negara, terlebih hutan lindung, bukan lahan bebas yang dapat dikuasai atau dialihfungsikan menjadi perkebunan tanpa izin.
Apalagi, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar berpotensi menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem, menghilangkan tutupan hutan, serta mengancam keberlanjutan lingkungan.
Kepala Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, sebelumnya juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk ikut mencegah kerusakan lingkungan.
Masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan aktivitas pembalakan liar, perambahan, maupun pembakaran lahan yang mencurigakan kepada aparat berwenang. (*)















