MAKASSAR, NALARMEDIA — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (19 Juni 2026).
Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Sulawesi Selatan.
Acara ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, jajaran Forkopimda Sulsel, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam prosesi pengukuhan, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman membacakan langsung surat keputusan pengangkatan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel yang baru.
“Dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan,” ucap Andi Sudirman.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pejabat yang baru dikukuhkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Saya percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulsel juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Mardiyanto Arif Rakhmadi. Ia berharap hubungan kerja sama yang selama ini terjalin baik antara BPKP dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Selamat datang dan selamat bertugas di Sulawesi Selatan. Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Andi Sudirman, kolaborasi lintas lembaga menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi. Karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPKP, BPK, Kejaksaan, serta unsur TNI-Polri harus terus diperkuat.
Ia menilai pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai pendamping dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Andi Sudirman menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintahan memiliki tanggung jawab bersama dalam mengawal berbagai program strategis nasional maupun daerah, termasuk mendukung implementasi program Asta Cita yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Republik Indonesia.
“Paling penting bagaimana kita semua sama-sama mengawal program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto serta program strategis pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel yang baru, diharapkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah semakin optimal, sehingga mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. (ADV)
