BONE, NALARMEDIA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bone menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bone atas penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Namun demikian, Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah catatan strategis yang dinilai penting untuk menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Andi Muhammad Ridwan, saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (8 Juli 2026).
Dalam penyampaiannya, Andi Muhammad Ridwan mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan program pembangunan serta menyusun laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Menurut Fraksi Partai Golkar, capaian yang telah diraih pemerintah daerah patut diapresiasi.
Namun, evaluasi dan perbaikan tetap diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan ke depan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Salah satu perhatian utama Fraksi Partai Golkar adalah penataan aset daerah yang masih bermasalah.
Menurut Andi Muhammad Ridwan, penyelesaian persoalan aset harus menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat aset merupakan kekayaan daerah yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.
“Fraksi Partai Golkar memberikan catatan agar Pemerintah Kabupaten Bone melakukan penataan terhadap aset-aset daerah yang masih bermasalah sehingga dapat dikelola secara optimal, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah,” ujarnya.
Fraksi Golkar menilai bahwa pengelolaan aset yang tertib akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, penataan aset juga diyakini mampu membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila aset-aset yang selama ini belum termanfaatkan dapat dioptimalkan sesuai peruntukannya.
Pandangan akhir Fraksi Golkar tersebut diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Bone dalam menyempurnakan tata kelola aset dan meningkatkan kualitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang.
Dengan penyelesaian berbagai persoalan aset daerah secara bertahap dan terukur, Fraksi Partai Golkar optimistis Pemerintah Kabupaten Bone akan semakin mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat. (red)
