BONE, NALARMEDIA – Anggota DPRD Kabupaten Bone dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mulyadi, memberikan perhatian serius terhadap polemik kelangkaan solar subsidi yang belakangan dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Bone.
Menurut Mulyadi, persoalan sulitnya memperoleh solar subsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat bahan bakar tersebut menjadi kebutuhan vital bagi sektor pertanian, perikanan, hingga transportasi masyarakat.
“Peningkatan konsumsi solar menyebabkan Bone mengalami kekurangan pasokan. Pemerintah harus turun langsung mencari tahu apa penyebab utama persoalan ini agar segera ditemukan solusinya,” tegas Mulyadi, Rabu (22 Juli 2026).
Ia menilai, pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi solar subsidi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan jeriken dalam pembelian solar yang selama ini memperoleh rekomendasi dari dinas terkait.
“Pemakaian jeriken ini apakah memang betul-betul sudah tepat sasaran kepada nelayan dan petani. Ini yang harus diselidiki, karena penggunaan jeriken berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan,” ujarnya.
Mulyadi menegaskan, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat yang benar-benar berhak menerima.
Ia khawatir jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, maka dampaknya akan semakin besar, terutama menjelang musim panen raya yang diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat.
“Panen raya tinggal menghitung hari lagi. Kebutuhan solar akan meningkat karena mesin pemanen membutuhkan pasokan bahan bakar yang cukup. Jangan sampai para petani kesulitan mendapatkan solar saat musim panen tiba,” katanya.
Menurutnya, kelancaran distribusi solar subsidi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Bone.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, PT Pertamina, serta aparat pengawas untuk memastikan ketersediaan stok sekaligus mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
Legislator PKB Mulyadi berharap langkah cepat dapat segera dilakukan sehingga masyarakat, khususnya petani dan nelayan, tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh solar subsidi yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan distribusi berjalan adil, transparan, dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan di luar peruntukannya,” pungkasnya. (red)
