MAKASSAR, NALARMEDIA – Pemerintah Kabupaten Bone mulai mematangkan langkah penyegaran birokrasi dengan menggelar uji kompetensi (job fit) bagi 16 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II).
Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam proses rotasi dan mutasi jabatan guna memastikan setiap pejabat ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Pelaksanaan job fit berlangsung di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (25 Juli 2026).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, menjelaskan bahwa uji kompetensi merupakan bagian dari upaya penataan jabatan pimpinan tinggi pratama agar proses rotasi dan mutasi dilakukan secara profesional dan berbasis merit.
“Pelaksanaan uji kompetensi ini bertujuan menjamin proses rotasi dan mutasi berlangsung secara transparan, objektif, akuntabel, serta sesuai kompetensi yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone,” ujar Edy.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 10 jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi, terdiri atas tujuh jabatan kosong karena pejabat memasuki masa pensiun dan tiga jabatan yang lowong akibat perpindahan pejabat ke jabatan lain.
Menurut Edy, pelaksanaan job fit mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Andi Tenriawaru, yang hadir mewakili Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman (BupAAS).
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Pj Sekda, ditegaskan bahwa uji kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan, potensi, dan integritas pejabat sebelum dilakukan rotasi maupun mutasi.
“Pemerintah berharap melalui uji kompetensi ini lahir aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin organisasi secara efektif dan efisien dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bone,” demikian sambutan Bupati.
Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar memiliki kesiapan ditempatkan di mana pun sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu menunjukkan kinerja terbaik demi mendukung percepatan pembangunan daerah.
Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bone akan menerapkan evaluasi kinerja secara berkala setiap tiga bulan sebagai bentuk penguatan sistem merit dalam birokrasi.
Pejabat yang tidak mampu mencapai target kinerja akan dievaluasi. Bahkan, apabila dalam dua kali evaluasi berturut-turut tidak menunjukkan perbaikan, pejabat tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya.
Pelaksanaan job fit difasilitasi oleh BKD Provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan tim panitia seleksi yang terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta kalangan akademisi.
Seluruh pembiayaan kegiatan dibebankan pada APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026 melalui BKPSDM Kabupaten Bone.
Melalui uji kompetensi ini, Pemerintah Kabupaten Bone berharap dapat membentuk birokrasi yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Bone. (red)
