JAKARTA, NALARMEDIA – Kebijakan cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam merespons anjloknya harga telur ayam disambut positif oleh kalangan peternak.
Koperasi Peternak Rakyat Kendal bahkan membatalkan rencana aksi demonstrasi yang sebelumnya dijadwalkan pada 10 Agustus 2026 sebagai bentuk apresiasi atas langkah konkret pemerintah dalam melindungi peternak rakyat.
Kebijakan tersebut lahir dalam Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, Bulog, koperasi peternak, industri pakan, dan pelaku usaha di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3 Agustus 2026).
Melalui rapat itu, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis, mulai dari menahan kenaikan harga pakan dan konsentrat, mempercepat distribusi jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga mendorong penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut diharapkan mampu mengangkat harga telur yang dalam beberapa waktu terakhir berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal, Suwardi, menyebut keputusan pemerintah menjadi angin segar bagi peternak yang selama ini menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi dan rendahnya harga jual telur.
“Mulai hari ini disepakati tidak ada kenaikan harga pakan maupun konsentrat. Kami juga mendapat kepastian pemerintah akan memperkuat penyerapan telur dan mempercepat distribusi jagung SPHP. Ini menjadi angin segar bagi peternak,” ujar Suwardi.
Sebagai bentuk rasa syukur atas respons cepat pemerintah, para peternak membatalkan aksi unjuk rasa yang semula akan digelar pada 10 Agustus 2026.
Bahkan, mereka berkomitmen mengadakan kegiatan berbagi ayam kepada masyarakat apabila harga telur kembali normal.
Suwardi mengungkapkan, program distribusi jagung SPHP telah memberikan manfaat nyata bagi peternak. Hingga saat ini, penyaluran jagung SPHP telah mencapai lebih dari 9.000 ton.
Meski demikian, kebutuhan jagung di lapangan masih cukup tinggi.
Menurutnya, anggota KPUS yang berasal dari delapan kabupaten/kota di Jawa Tengah membutuhkan sekitar 2.000 ton jagung untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan.
“Kami berharap penyaluran jagung SPHP terus diperkuat agar kebutuhan peternak rakyat dapat terpenuhi,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah Mentan Amran yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu forum untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi peternak.
“Kami merasakan pemerintah benar-benar hadir. Langkah cepat Pak Menteri memberikan harapan agar harga telur segera membaik dan usaha peternak rakyat bisa terus berjalan. Bapaknya peternak memang Pak Menteri Pertanian,” ungkap Suwardi.
Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam melihat peternak rakyat terus merugi.
Selain menunda kenaikan harga pakan, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap perdagangan telur agar tidak terjadi praktik pembelian di bawah harga acuan.
“Selama di tangan saya, persoalan peternak harus selesai. Pemerintah berpihak kepada peternak kecil,” tegas Mentan Amran melalui sambungan telepon dalam rapat tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Mentan Amran akan menyurati Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap telur dari peternak di wilayah masing-masing sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP).
Pemerintah juga akan mengusulkan penyerapan telur melalui skema Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen stabilisasi harga.
Tak hanya itu, Satgas Pangan juga diperintahkan memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha yang membeli maupun menjual telur jauh di bawah harga acuan.
“CPP akan kami dorong melalui Kemenko Pangan. Siapa pun yang membeli atau menjual telur jauh di bawah harga acuan akan kami periksa. Satgas Pangan sudah saya perintahkan untuk bertindak,” tegasnya.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan pemerintah bergerak dari dua sisi sekaligus, yakni menjaga keseimbangan produksi dan meningkatkan permintaan agar harga telur segera pulih.
Di sisi lain, industri pakan juga menunjukkan komitmen dengan menunda kenaikan harga pakan meski menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan baku impor dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Distribusi jagung melalui program SPHP pun terus dipercepat untuk membantu menekan biaya produksi peternak.
Perwakilan Satgas Pangan Polri, Kombes Pol. Lambe Patabang Birana, memastikan pihaknya akan mengawal seluruh hasil rapat melalui pengawasan harga, distribusi, hingga penegakan hukum terhadap praktik perdagangan yang merugikan peternak.
Melalui sinergi berbagai pihak tersebut, pemerintah menargetkan harga telur segera kembali pada tingkat yang sehat, biaya produksi tetap terkendali, serta keberlanjutan usaha peternak rakyat semakin kuat.
Langkah ini juga diharapkan mampu menjaga ketersediaan telur sebagai sumber protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat. (rls/red)
