BONE, NALARMEDIA — Pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat merespons persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU sekaligus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah tegas itu ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih Kabupaten Bone, Senin (24 Agustus 2026), di Baruga La Teya Riduni, kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone.
Rakor dipimpin langsung Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin (AAP), didampingi Asisten II Setdakab Bone, Andi Amran.
Sementara Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. (BupAAS), turut mengikuti rapat secara virtual.
Pertemuan tersebut dihadiri unsur Pertamina Patra Niaga, para manajer SPBU, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat terkait, camat, hingga aktivis mahasiswa.
Pembentukan Satgas menjadi langkah awal Pemkab Bone bersama aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan distribusi Solar dan Pertalite bersubsidi.
Pemerintah ingin memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, terutama petani, pelaku UMKM, nelayan, dan kelompok masyarakat sesuai ketentuan.
BupAAS: Satgas Tak Boleh Ragu
BupAAS memberikan sejumlah penekanan dalam Rakor tersebut.
Ia meminta Satgas yang telah dibentuk benar-benar bekerja mengawal distribusi BBM bersubsidi dan tidak membiarkan adanya penyimpangan.
Menurutnya, masukan dari masyarakat dan mahasiswa terkait persoalan antrean BBM harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Telah dibentuk Satgas BBM yang bertugas mengawal distribusi BBM subsidi. Kita harus Merah Putih dan tidak boleh lagi ada penyimpangan,” tegas BupAAS.
Ia juga meminta Satgas bekerja secara independen dengan melakukan pemantauan di tingkat kecamatan untuk memastikan BBM yang dibeli masyarakat benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
BupAAS menegaskan, Satgas tidak boleh ragu mengambil tindakan apabila menemukan pelanggaran yang telah memenuhi unsur sesuai aturan yang berlaku.
“Saya harapkan Satgas BBM bersubsidi betul-betul bekerja dan tidak dibebani tugas rutin di kantor,” ujarnya.
Selain itu, tim Satgas diminta aktif melakukan pengawasan di lokasi SPBU. Pengawasan mencakup ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap aturan, keamanan dan ketertiban distribusi, serta penertiban tanpa pandang bulu.
Aktivis Soroti Modifikasi Tangki dan Jeriken
Persoalan antrean panjang juga mendapat sorotan dari aktivis masyarakat.
Nurwan Tifta menilai salah satu penyebab antrean panjang adalah adanya oknum yang diduga memanfaatkan distribusi BBM bersubsidi.
Ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penggunaan jeriken maupun kendaraan yang diduga telah dimodifikasi tangkinya.
“Tertibkan itu jeriken-jeriken. Kemudian awasi ketat itu SPBU, karena banyak pelangsir menggunakan mobil atau motor yang tangkinya sudah dimodifikasi dan berkali-kali ikut antre dalam sehari,” tukasnya.
Senada, Camat Bengo, Andi Azhary Pratama, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Satgas. Bahkan, ia mengaku merasakan langsung persoalan antrean BBM yang terjadi di lapangan.
“Saya korban, Pak. Saya mendukung Satgas ini terbentuk dan siap menjadi bagian dari Satgas, bahkan 24 jam,” tegasnya.
Ia mengungkapkan adanya temuan kendaraan yang ikut mengantre BBM dan diduga menggunakan tangki yang telah dimodifikasi.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memperpanjang antrean sekaligus mengurangi kesempatan masyarakat mendapatkan BBM sesuai kebutuhannya.
Selain kendaraan, penggunaan jeriken juga akan menjadi salah satu objek pengawasan untuk mencegah pembelian BBM secara berlebihan.
Pertamina Setujui Tambahan Pasokan
Di tengah persoalan antrean, Pemkab Bone juga bergerak mencari solusi cepat dari sisi pasokan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone, Anwar, menyampaikan perlunya tambahan mobil tangki untuk segera dikirim ke SPBU guna membantu mengurai antrean.
Wakil Bupati Bone AAP kemudian memastikan koordinasi dengan Pertamina telah dilakukan dan mendapatkan respons positif.
“Kita meminta adanya drop tambahan mobil tangki dan tambahan pasokan untuk Bone. Alhamdulillah, permintaan tersebut mendapat persetujuan dari Pertamina. Ini kita lakukan untuk mengatasi antrean dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat bisa segera terpenuhi,” ujar AAP.
Menurutnya, tambahan pasokan merupakan langkah cepat untuk meredakan antrean di lapangan.
Sementara itu, pembentukan Satgas menjadi strategi jangka panjang agar distribusi BBM bersubsidi berlangsung tertib, transparan, aman, dan tepat sasaran.
Pemkab Bone bersama aparat penegak hukum juga akan memperkuat pengawasan di lapangan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi tidak dirugikan akibat pembelian berlebihan maupun dugaan penyalahgunaan.
“Subsidi untuk Masyarakat, Bukan untuk Disalahgunakan”
BupAAS menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan fasilitas pemerintah yang harus dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak.
Ia tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan subsidi untuk kepentingan pribadi ataupun mencari keuntungan dengan cara yang tidak semestinya.
“Kita ingin memastikan Solar dan Pertalite yang dibeli masyarakat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” tegas BupAAS.
Pengawasan Satgas nantinya tidak hanya berhenti pada proses pembelian di SPBU. Pemerintah akan menelusuri siapa yang membeli BBM, ke mana BBM tersebut dibawa, hingga untuk apa BBM digunakan.
“Kita akan lihat siapa yang melakukan pembelian, dibawa ke mana BBM tersebut, digunakan untuk apa. Apakah memang untuk kendaraan, pertanian, perikanan atau kebutuhan lainnya yang sesuai aturan, atau hanya kedok untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini yang harus kita telusuri,” ujarnya.
BupAAS juga memberikan peringatan keras. Jika ditemukan penimbunan atau bentuk penyalahgunaan lainnya, Satgas bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ditemukan penyalahgunaan, termasuk penimbunan atau praktik lain yang melanggar aturan, tentu Satgas akan bertindak bersama aparat penegak hukum. Jangan coba-coba menyalahgunakan BBM bersubsidi,” tegasnya.
Dengan terbentuknya Satgas BBM Bersubsidi Merah Putih, Pemkab Bone ingin memastikan persoalan antrean tidak hanya diselesaikan dari sisi pasokan, tetapi juga dari akar masalahnya.
Pesannya jelas: subsidi harus kembali kepada rakyat yang berhak—bukan menjadi ladang keuntungan bagi oknum yang menyalahgunakannya. (red)
