BONE, NALARMEDIA.ID – Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. (BupAAS), menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut ditegaskan BupAAS saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5 November 2026).
Dalam kegiatan tersebut, BupAAS didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., bersama Ketua DPRD Bone.
Rapat koordinasi ini diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Wiyagus, pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman, S.T., serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran pimpinan DPRD dan pejabat perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama. Di antaranya penguatan tata kelola pemerintahan daerah, strategi pencegahan korupsi, optimalisasi pengawasan internal, hingga pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar berjalan transparan dan akuntabel.
BupAAS menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesamaan komitmen seluruh pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas.
“Kami di Kabupaten Bone berkomitmen penuh untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik adalah kunci agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan anggaran negara tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bone akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi integritas.
Bagi BupAAS, pencegahan korupsi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
“Melalui rakor ini, kami mendapatkan banyak masukan penting dari Kemendagri, KPK, BPKP, dan LKPP. Ini akan kami jadikan pedoman untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan di Bone agar semakin baik dan bebas dari praktik korupsi,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan diskusi, tanya jawab, serta penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi.
Kehadiran BupAAS dalam forum strategis tersebut sekaligus menegaskan keseriusan Pemkab Bone dalam memperkuat integritas birokrasi. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang terlaksana, tetapi juga dari bagaimana setiap kebijakan dan anggaran dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. (red)
