MAKASSAR, NALARMEDIA – Wakil Bupati (Wabup) Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (7 Mei 2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi kebijakan antara TPID Provinsi Sulsel bersama seluruh TPID kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan guna menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Iduladha 2026.
Pertemuan tingkat tinggi itu dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dengan mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HKBN Iduladha 2026”.
Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha.
“Pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh kabupaten/kota agar ketersediaan pasokan dan distribusi pangan tetap terjaga dengan baik,” tuturnya.
Ia juga meminta seluruh TPID di Sulawesi Selatan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemantauan harga secara berkala, serta menyiapkan langkah intervensi cepat apabila terjadi gejolak harga di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, memaparkan perkembangan inflasi Sulawesi Selatan terkini.
Dalam paparannya disebutkan bahwa Sulsel pada April 2026 mengalami deflasi sebesar 0,03 persen (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang tercatat 0,59 persen.
Sedangkan secara tahunan, inflasi Sulsel berada di angka 2,50 persen (year on year/yoy), dengan inflasi tahun kalender mencapai 1,17 persen (year to date/ytd).
Data TPID Sulsel juga menunjukkan Palopo menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 0,47 persen, sementara Kabupaten Wajo mengalami deflasi terdalam sebesar 0,52 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar 0,06 persen (mtm).
Meski demikian, beberapa komoditas seperti tomat, cabai rawit, ikan layang, ikan bandeng, dan telur ayam ras masih menjadi penyumbang inflasi di sejumlah wilayah.
Selain itu, perkembangan harga pangan strategis hingga pekan pertama Mei 2026 menunjukkan adanya kenaikan harga pada cabai merah, gula pasir, daging sapi, dan minyak goreng.
Sementara harga telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit mengalami penurunan.
Adapun harga beras relatif stabil. Dalam forum tersebut, TPID Sulsel juga menyoroti pentingnya penguatan neraca pangan melalui aplikasi SIGAP SULTAN sebagai sistem pendukung pengendalian inflasi daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui integrasi data harga dan stok pangan, penguatan pelaporan stok, hingga penambahan fitur Early Warning System (EWS).
Kabupaten dan kota di Sulsel juga didorong menyusun peta jalan pengendalian inflasi 2025–2027 serta menyampaikan laporan TPID secara tepat waktu untuk memperkuat efektivitas pengendalian inflasi.
Menanggapi hal itu, Andi Akmal Pasluddin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Iduladha.
“Pemerintah Kabupaten Bone terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha. Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder agar distribusi dan pasokan tetap lancar,” ujar Andi Akmal Pasluddin.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, TPID, dan seluruh instansi terkait menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan inflasi daerah tetap terkendali secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Kepala OJK, pimpinan instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum HLM TPID ini, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga bahan pokok demi menjaga kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil menjelang Hari Raya Iduladha 2026. (red)
