BONE, NALARMEDIA — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone, Irwandi Burhan, S.E., yang dikenal dengan tagline IBU, kembali turun langsung menemui masyarakat dalam agenda reses/temu konstituen Masa Sidang III Tahun 2026.
Kali ini, politisi Partai Golkar tersebut melaksanakan reses di Desa Selli, Sabtu (22 Agustus 2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang masih dihadapi di wilayah mereka.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi mencuat, terutama terkait akses listrik yang diharapkan dapat masuk hingga ke kawasan persawahan.
Masyarakat menilai ketersediaan listrik di area pertanian dapat membantu meningkatkan produktivitas serta memudahkan berbagai aktivitas pertanian.
Selain itu, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di sejumlah titik yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Infrastruktur jalan yang memadai diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian.
Aspirasi lainnya yang cukup mendapat perhatian adalah terkait pelayanan kesehatan melalui program BPJS Universal Health Coverage (UHC).
Masyarakat meminta agar pemerintah dapat memberlakukan UHC non-cut off, sehingga seluruh masyarakat tetap dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi kepesertaan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Irwandi Burhan menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda bertemu dengan konstituen, tetapi menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat.
“Reses ini merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan tentu akan kami catat dan perjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah,” ujar Irwandi.
Terkait aspirasi listrik masuk sawah dan pembangunan infrastruktur jalan, Irwandi mengatakan akan mendorong agar persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah melalui pembahasan dan pengawalan di lembaga DPRD.
Sementara mengenai UHC non-cut off, ia menilai pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus terus diperjuangkan.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Kita ingin masyarakat tidak kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi. Karena itu, aspirasi terkait UHC non-cut off ini akan menjadi perhatian kami untuk dikomunikasikan dan diperjuangkan bersama pemerintah,” jelasnya.
Irwandi berharap hasil reses tersebut dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bone ke depan.
Menurutnya, pembangunan yang baik harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
Karena itu, komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen harus terus dijaga agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana aspirasi masyarakat ini tidak berhenti di forum reses. Kami akan mengawal dan memperjuangkannya melalui mekanisme yang ada,” pungkasnya. (ADV)
