JAKARTA, NALARMEDIA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menempati posisi teratas sebagai menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Penilaian tersebut berdasarkan riset IndexPolitica Indonesia melalui IndexPolitica Government Performance Assessment yang menempatkan Andi Amran Sulaiman di peringkat pertama dengan skor 91.
Dalam daftar 10 menteri dengan kinerja tertinggi yang dirilis IndexPolitica pada September 2026, Andi Amran mengungguli Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani yang meraih skor 89, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan skor 87, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan skor 86.
Posisi lima besar kemudian ditempati Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan skor 85.
Founder sekaligus peneliti senior IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak mengukur popularitas ataupun tingkat keterkenalan seorang menteri.
“Yang kami ukur adalah kinerja, bukan popularitas. Menteri yang sering diberitakan belum tentu menteri dengan kinerja terbaik. Sebaliknya, menteri yang tidak terlalu populer dapat memiliki kinerja yang sangat baik apabila mampu menghasilkan output dan outcome kebijakan yang terukur,” tutur Denny.
Bukan Sekadar Populer, tetapi Berorientasi pada Hasil
IndexPolitica membedakan secara tegas antara popularitas dan kinerja pemerintahan.
Popularitas berkaitan dengan tingkat pengenalan publik, pemberitaan, eksposur media hingga persepsi masyarakat.
Sementara kinerja dinilai berdasarkan kemampuan seorang menteri menjalankan mandat kementeriannya, menghasilkan kebijakan, melaksanakan program, mencapai target serta menciptakan dampak yang dapat diverifikasi.
“Popularitas adalah persepsi. Kinerja adalah delivery. Karena itu, keduanya tidak boleh dicampur dalam satu indikator,” ujar Denny.
Untuk mengukur kinerja tersebut, IndexPolitica menggunakan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), bukan survei kepuasan publik.
Penilaian dilakukan dengan menggabungkan analisis dokumen, data kinerja pemerintah, statistik resmi, evaluasi implementasi kebijakan, capaian outcome serta efektivitas kebijakan. (rls/red)
