BONE, NALARMEDIA – Pemerintah Kabupaten Bone menjadi tuan rumah High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona II Sulawesi Selatan yang mempertemukan Kabupaten Bone, Soppeng, dan Sinjai dalam upaya memperkuat sinergi menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung PKK Kabupaten Bone, Jalan H.A. Mappanyukki, Watampone, Kamis (2 Juli 2026), menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah menghadapi tantangan inflasi di tengah dinamika ekonomi global, perubahan iklim, hingga fluktuasi harga pangan.
Wakil Bupati (Wabup) Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bone sebagai tuan rumah pelaksanaan HLM TPID Zona II Sulawesi Selatan.
“Selamat datang di Kabupaten Bone. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dipercaya menjadi tuan rumah High Level Meeting TPID Zona II Sulawesi Selatan. Semoga forum ini semakin memperkuat kolaborasi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Wabup Andi Akmal, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian angka statistik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, melindungi kelompok rentan, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, tantangan yang dihadapi saat ini menuntut seluruh pemerintah daerah memperkuat implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulawesi Selatan masih berada pada level yang relatif terkendali.
Namun demikian, sejumlah komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, beras, telur ayam ras, dan berbagai komoditas hortikultura masih berpotensi mengalami gejolak harga akibat faktor cuaca, distribusi, maupun ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Kabupaten Bone, kata Andi Akmal, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan pangan daerah maupun nasional.
Selama Januari hingga April 2026, produksi gabah Kabupaten Bone mencapai sekitar 315 ribu ton gabah kering giling yang menghasilkan sekitar 183 ribu ton beras.
“Karena itu, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat agar produksi, distribusi, dan stabilitas harga tetap terjaga secara berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang secara konsisten menyelenggarakan High Level Meeting dan Capacity Building TPID sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi berbasis data.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, mengungkapkan inflasi Sulawesi Selatan hingga Juni 2026 masih dalam kondisi terkendali, meski kewaspadaan tetap harus ditingkatkan memasuki semester kedua tahun ini.
“Kita patut bersyukur karena inflasi Sulawesi Selatan masih relatif terjaga. Namun memasuki semester kedua tahun ini kita tidak boleh lengah. Komoditas pangan tetap harus menjadi perhatian utama agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Firman menjelaskan inflasi Sulawesi Selatan pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,36 persen, meningkat dibandingkan Mei yang berada di angka 0,09 persen. Bank Indonesia akan terus melakukan asesmen perkembangan inflasi sekaligus mengevaluasi kinerja TPID di seluruh kabupaten dan kota.
“Kami berharap TPID di seluruh daerah semakin memperkuat koordinasi dan inovasi sehingga Sulawesi Selatan kembali mampu meraih prestasi nasional dalam penghargaan TPID. Yang terpenting adalah bagaimana pengendalian inflasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
HLM TPID Zona II Sulawesi Selatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., melalui sambungan Zoom.
Dalam arahannya, Jufri menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan lagi sekadar memantau angka inflasi, melainkan memastikan seluruh langkah pengendalian benar-benar berjalan efektif di lapangan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah bersama TPID secara rutin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri setiap pekan, sekaligus melaporkan sembilan langkah konkret pengendalian inflasi kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027 sebagai pedoman menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, ketidakseimbangan pasokan antarwilayah, hingga belum terintegrasinya data harga dan pasokan pangan.
“Kerja sama antardaerah menjadi kunci. Ada daerah yang surplus komoditas tertentu, sementara daerah lain mengalami kekurangan. Karena itu distribusi harus diperkuat agar pasokan tetap terjaga dan harga tetap stabil,” tegasnya.
Jufri turut mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bone atas penyelenggaraan HLM TPID Zona II Sulawesi Selatan yang dinilai menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi regional.
Pada kesempatan tersebut juga disalurkan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian bawang merah kepada Kelompok Tani Maccolli Loloe di Kabupaten Bone serta bantuan sarana dan prasarana budidaya padi kepada Kelompok Tani Aggattungeng Loloe di Kabupaten Soppeng.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Sinjai, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Cabang Perum BULOG Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai, anggota TPID Zona II Sulawesi Selatan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antarwilayah semakin kuat sehingga pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih efektif, menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (red)
