BONE, NALARMEDIA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bone menyatakan menerima sekaligus mengapresiasi pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Bone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, BHA Alim Hasdin, saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (8 Juli 2026).
Dalam penyampaiannya, Alim Hasdin menilai pelaksanaan APBD 2025 telah menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Fraksi PPP memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi PPP juga menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah agar Kabupaten Bone semakin mandiri dalam membiayai kebutuhan pembangunan.
Salah satu langkah yang mendapat apresiasi dari Fraksi PPP adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bone.
Menurut Alim Hasdin, upaya tersebut merupakan strategi yang tepat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Fraksi PPP mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bone dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah demi mewujudkan kemandirian fiskal Kabupaten Bone,” ujarnya.
Fraksi PPP menilai optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu kunci penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Fraksi PPP berharap seluruh potensi pendapatan daerah dapat terus digali secara optimal melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.
Menurut Fraksi PPP, kemandirian fiskal merupakan fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.
Melalui pandangan akhirnya, Fraksi PPP menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, memperkuat pendapatan daerah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan komitmen memperkuat Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, Fraksi PPP optimistis Kabupaten Bone akan semakin mandiri secara fiskal dan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. (red)
